Djoko Sulistyo

Sebulan lagi tahun 2014 akan berlalu dan di tahun 2015 nanti semua negara termasuk Indonesia akan menghadapi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh dinamika domestik, regional dan global. Dalam konteks politik luar negeri sebagai perpanjangan politik domestik, maka Indonesia akan meendera Indonesia dan juga pengusiran nghadapi sekian tantangan dan peluang yang sejak sekarang sudah harus dicermati dengan sebaik baiknya.

Beberapa isu penting

Sampai saat ini Indonesia sedang menghadapi beberapa isu penting yang muncul disebabkan oleh berubahnya pemerintahan, dinamika yang sudah terjadi dan masih tetap berlangsung hingga sekarang, pergeseran pergeseran yangterjadi di sekitar lingkungan Indonesia dan dinamika di tingkat global.

Isu pertama yang sekarang sedang dirasakan bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga oleh negara negara tetangga Indonesia adalah perubahan implementasi prinsip Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif. Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono zero enemy, thousand friends merupakan implementasi dari politik bebas aktif ini. Dalam konteks ini Indonesia menganggap bahwa Indonesia tidak mempunyai musuh. Semua negara adalah teman. Pada kenyataannya negara negara lain terutama negara tetangga semacam Australia, Malaysia dan Singapura memanfaatkan sikap Indonesia. Banyak kasus pencurian ikan, pelanggaran wilayah kedaulatan, perlakuan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri banyak terjadi, namun karena semua masalah ingin diselesaikan secara pertemanan, maka dalam banyak hal Indonesialah yang dirugikan. Apabila ada konflik pemerintah Indonesia sangat lebih mengedepankan pada  penyelesaian politik dan diplomasi. Dalam banyak kasus pihak Indonesia yang kemudian dirugikan.

Ketika presiden Joko Widodo berkuasa terjadi perubahan orientasi terhadap pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini. Joko Widodo menekankan bahwa kedaulatan dan Indonesia yang bermartabat menjadi dua pilar penting yang harus terus diperjuangkan. Menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia juga menjadi tujuan dan prioritas dari politiki luar negeri Indonesia. Belum ada sebulan berkuasa terjadi beberapa insiden pelanggaran udara di wilayah Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemaksaan pada para pelaku untuk menaati hukum, seperti pesawat harus terpaksa turun karena diperintah oleh pesawat TNI AURI, penahanan kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin, dan kapal perang asing yang masuk ke wilayah Indonesia diperingatkan supaya keluar wilayah kedaulatan Indonesia.

Isu kedua adalah maslah sengketa wilayah di Laut China Selatan yang sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masuk fase baru ketika Republik Rakyat Tiongkok menerbitkan peta baru yang mengaskan wilayah yang disengketakan masuk wilayah kedaulatannya. Selain itu RRT juga menggulirkan Politik Jalan Sutera Abad 21 yang otomatis memasukkan wilayah sengketa ini menjadi prioritas RRT.

Isu ketiga perekonomian dunia saat ini menghadapi penurunan pertumbuhan sebagai akibat dari pelemahan ekonomi Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Mulai bulan Januari 2015 Amerika Serikat akan mulai menata kebijakan moneter dan fiskalnya dengan tujuan menyedot kembali dollar Amerika yang sudah beberapa waktu dibiarkan keluar dan kemudian dimanfaatkan oleh banyak negara termasuk Indonesia untuk membiayai pembangunan. Kebijakan ini dikarenakan mulai pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang kemudian membutuhkan kembalinya dollar tersebut. Salah satu implikasi bagi Indonesia yaitu menurunnya nilai tukar rupiah dengan dollar dan keluarnya modal yang selama ini masuk ke Indonesia.

Isu keempat adalah keinginan Amerika membendung ekspansi politik dan ekonomi RRT ke wilayah Asia dan Pasifik, sehingga ini memunculkan friksi yang memengaruhi negara negara yang jadi ajang persaingan kedua negara.

Isu kelima adalah akan dimulainya Pasar Terbuka ASEAN yang akan berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Meskipun masih satu tahun lagi, sejak sekarang kegairahan sekaligus kegelisahan sudah semakin dirasakan oleh para pelaku usaha, bidang bidang ketenagakerjaan dan sektor ekonomi lain sebagai bentuk respon dari berlakunya keterbukaan ekonomi ini.

Prioritas Kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia

Dalam menghadapi lima isu utama ini pemerintah Indonesia perlu membuat kategorisasi dan skala prioritas dalam menjalankan politik luar negerinya. Kategorisasi yang perlu dibuat adalah kebijakan yang bersifat preventif, kuratif dan prospektif. Dalam konteks ini Kementerian  Luar Negri secara bersama dengan  Kementerian lain yang terkait dan juga dengan TNI dan POLRI duduk bersama membahas kebijakan yang diperlukan atau secara mandiri Kementerian ini melakukan diplomasi.

Kebijakan yang berkategori preventive adalah bagaiman mencegah dampak negatif dari implementasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Terbukanya Perekonomian ASEAN, menyikapi keinginan Amerika Serikat membendung perkembangan RRT yang tumbuh menjadi kekuatan signifikan di Asia Pasifik dan kecenderungan makin lemahnya nilai tukar rupiah.

Kebijakan yang bersifat kuratif adalah kebijakan yang dimaksudkan memperbaiki apa yang selama ini sudah sangat merugikan Indonesia harus segera ditangani secara lebih baik. Sebulan terakhir ini sudah ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perikanan, TNI AU, TNI AL dan Kementerian Luar Negeri dalam upaya mempertegas harkat martabat dan kedaulatan Indonesia. Ditahun 2015 tantangannya semakin besar, karena langsung atau tidak langsung banyak pihak yang berkepentingan dengan Indonesia bisa jadi merasa sangat dirugikan dengan kebijakan ini. Oleh karena itu Kementerian Luar negeri sebagai ujung tombak diplomasi harus didukung oleh berbagai lembaga negara untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan diplomasi memerlukan bantuan data yang dapat digunakan sebagai pendukung argumen dalam berdiplomasi. Dengan kata lain apa yang dikatakan oleh presiden Joko Widodo agar tidak mengedepankan ego sektoral. Dalam konteks inilah ujian yang nyata sedang dan akan dihadapi Indonesia. Kebijakan kuratif sangat mungkin akan memunculkan protes atau bahkan gugatan dari negara lain, sehingga kalau ego sektoral antar Kementerian bisa dihapus posisi Indonesia tentu akan lebih kuat.

Kebijakan yang prospektif adalah bagaimana Indonesia dengan gaya diplomasi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memerlihatkan sosok yang tegas sekaligus luwes akan dapat memunculkan simpati dan empati dunia. Dalam konteks ini prospek terwujudnya Poros Maritim Dunia sangat tergantung dari kinerja, terutama  Kementerian Luar Negeri. Aka tetapi bukan berarti lembaga lain tidak penting. Mereka juga punya tugas yang sama yaitu menciptakan rasa simpati dan empati dunia agar mereka mau membantu dalam berbagai bentuk kegiatan, terutama dalam investasi di bidang yang berkaitan erat dengan kemaritiman. Selain itu penyiapan infra struktur dan perijinan yang mudah, tranparan dan bebas korupsi merupakan pendorong kuat bagi terbukanya prospek berhasilnya diplomasi Indonesia.
Selamat bekerja buat semua unsur yang mendorong kinerja politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan menciptakan Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.

                                                                        Sidoarjo, 1 Desember 2014

Hari Minggu tanggal 16 November Menteri ESDM Sudirman Said mengumumkan pembentukan tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.Faisal Basri ekonom dari Universitas Indonesia ditunjuk sebagai Ketua. Kemudian Senin malam jam 21.15 presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi premium dan solar menjadi Rp. 8.500 dan Rp. 7500. Artinya kenaikan masing-masing sebesar Rp.2000.

Kebijakan Tidak Populer

Sejak tanggal 18 November jam 00.00 WBI harga BBM bersubsidi dinaikkan di tengah phenomena penurunan harga minyak dunia yang menurun sekitar 75 - 78 US dollar per barrel dan di beberpa negara justru sedang merencanakan untuk menurunkan harga minyaknya di dalam negeri. Keputusan ini tentu saja tak mengejutkan, karena berkali-kali presiden dan wakil presiden dalam beberapa kesempatan sudah memberi sinyal soal kenaikan itu. Akan tetapi masyarakat yang terus mengikuti perkembangan harga minyak dunia masih punya perkiraan kenaikan tersebut akan ditunda sampai harga minyak dunia naik lagi. Ternyata kenaikan itu terjadi lebih cepat dari perkiraan sebagian masyarakat.

Reaksi sebelum resmi diumumkan di berbagai daerah sudh muncul demonstrasi yang menolak kenaikan harag BBM bersubsidi dan di media televisi pun hampir tiap hari muncul pro dan kontra. Kebijakan ini kemudian memunculkan pertanyaan seberapa jauh akan berdampak pada masyarakat?

Pembentukan tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk dua hari lalu belum sempat melaksanakan tugas sudah disusul dengan kebijakan kenaikan BBM. Faisal Basri menyatakan bahwa tim ini bukan sekadar membahas mInyak bumi sebagai sumber energi, namun minyak bumi uga merupakan pendukung industri petro  kimia yang berimplikasi secara luas pada pertumbuhan industri dan perekonomian Indonesia. Berdasar argumen ini, maka dalam waktu yang singkat terjadi kenaikan BBM bersubsidi itu, memberi sinyal bahwa  Reformasi Tata Kelola Migas memang bersifat koinsidensi dengan kenaikan BBM.

Menurut perkiraan kenaikan sebesar Rp.2.000 ini dampaknya akan meningkatkan inflasi sebesar 2 % yang berarti tahun 2014 tingkat inflasi menjadi 7,3 %. Dampak lainnya bertambahnya kurang lebih 10 juta orang yang menjadi kategori miskin. Artinya kalau sebelum kenaikan jumlah orang miskin yang menerima kartu sakti Joko Widodo 86,4 milyar menjadi 96, 4 milyaran. Belum sekian juta orang yang berada di atas garis kemiskinan yang juga merasakan dampak kenaikan BBM tersebut.

Kenaikan tersebut menurut para pakar menghasilkan dana fiskal sejumlah hampir 100 trilyun rupiah, sehingga akan dapat digunakan untuk infra struktur Rp. 85,7 trilyun yang berupa Peningkatan Ketahanan Air seperti  pembangunan /peningkatan jaringan irigasi, waduk-waduk, embung-embung, pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana dan sarana air baku;  PeningkatanKetersediaan Infra struktur pelayanan dasar yang berupa peningkatan rasio elektrifikasi, peningkatan akses air minum, meningkatkan akses sanitasi, penanganan perumahan kumuh (Kompas, 18 November, hal. 1 dan 15)

Dengan melihat perencanaan pemanfaatan kenaikan BBM untuk proyek infra struktur tentu saja memberikan harapan -harapan positif berupa terciptanya lapangan kerja yang dibutuhkan, peningkatan akses perekonomian yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh rakyat dan pelaku ekonomi da tentu saja bisa memberi sumbangan terjadinya pertumbuhan ekonomi, distribusi barang, orang dan jasa yang juga bertambah, memperbaiki kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Akan tetapi dampak langsung dari kenaikan BBM justru terjadinya peningkatan jumlah rakyat miskin, tekanan ekonomi yang meningkat baik di kalangan miskin mau pun yang di atas garis kemiskinan. Peningkatan harga bahan pokok sudah dirasakan begitu rakyat mendengar kenaikan harga BBM. Operasi pasar untuk menyetabilkan harga bahan pokok juga belum terdengar gaungnya. Kartu sakti yang tercetak baru 1 juta sementara kebutuhan hampir 100 juta. Artinya bantalan sosial yang diwacanakan sejak kampanye sebenarnya secara nyata belum sampai ke seluruh rakyat yang berhak menerima. Rakyat miskin harus menunggu uluran tangan pemerintah, sementara penderitaan mereka sudah harus dijalani. Presiden Joko Widodo memang menyatakan dia tak takut ambil kebijakan tidak populer dengan mengajak rakyat untuk bersakit-sakit dahulu dan kemudian bersenang-senang kemudian.. Peribahasa ini memang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam implementasinya tak semudah yang dikatakan. Dalam waktu bersakit-sakit dan bantalan sosialnya belum siap bisa membuat masyarakat yang susah merasa bahwa pemerintah menjadikan mereka sebagai korban. Untuk mengatasi kemiskinan yang diderita dan pada saat sama harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga sangat mungkin sebagian ambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal.

Presiden Joko Widodo yang hampir sebulan berkuasa mempertaruhkan reputasinya sebagai pemimpin yang dalam kampanyenya pro rakyat dan akan menyejahterakan rakyat. Kenaikan sudah diketuk palunya, masyarakat juga sudah mulai bereaksi. Permasalahan yang sekiranya krusial bagaimana pemerintah mengantisipasi ekses negatif dari kenaikan BBM ini. Apakah Joko Widodo harus kembali blusukan melakukan komunikasi politik dengan terjun ke tengah masyarakat? Meredam kekesalan, kemarahan dan kekecewaan rakyat. Jalan ini sepertinya sulit untuk bisa menenangkan gejolak yang ada di masyarakat.

Operasi pasar bahan pokok perlu segera dilakukan ., karena ini merupakan salah satu jalan dalam upaya meminimalisi ekses negatif. Pemerintah harus segera terjun sebelum para spekulan memainkan harga komoditas bahan pokok di pasaran. Pemerintah perlu segera melakukan komunikasi dengan stake holder yang berkaitan dengan kenaikan BBM. Pendekatan juga perlu dilakukan dengan Serikat Pekerja dan Buruh serta asosiasi pengusaha agar dapat membantu meminimalkan ekses negatif tersebut. Perlu kegiatan jangka pendek yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah menolong mereka yang kena dampak kenaikan, sementara kartu-kartu itu belum sampai ke tangan mereka dengan mengerjakan program padat karya seperti yang pernah dilakukan oleh Orde Baru.

Untuk membangkitkan kepercayaan rakyat program infra struktur harus segera ditenderkan dan prosedur tender harus transparan sehingga praktek KKN yang sudah biasa dilakukan oleh para pemburu rente bisa dikurangi syukur bisa dihapuskan.Setelah tender harus segera dilaksanakan sehingga terbuka banyak lapangan kerja . Proses ini mungkin memerlukan waktu sekitar enam bulan , syukur bisa dipercepat sehingga sebelum akhir tahun anggaran bisa selesai. Audit pun juga harus segera dilaksanakan sehingga pada akhir tahun anggaran tidak menyisakan masalah .

Kebijakan tidak populer ini akan memberi buah manis kalau apa yang diancang dan direncanakan sesuai dengan blue print yang sudah digodog. Rakyat tentu saja menunggu bukti bersakitsakit dahulu, bersenangsenang kemudian memang bisa operasional di tangan Joko Widodo.

                                                                                    Purworejo, 18 November 2014

Bulan ini kita disuguhi lawatan pertama kali preisen Joko Widodo ke Republik Rakyat Tiongkok dalam acara Pertemuan Puncak APEC, kemudian ke Myanmar menghadiri Pertemuan Puncak ASEAN dan kemudian ke Brisbane Australia menghadiri Pertemuan Puncak G 20. Lawatan ini merupakan persitiwa yang berbeda dari para presiden Indonesia sebelumnya. Biasanya kunjungan presiden akan ke beberapa negara untuk memperkenalkan diri dan kunjungan tersebut memberi sinyal posisi penting negara tersebut bagi Indonesia. Dalam kunjungan kali ini Joko Widodo melakukan pertemuan multilateral dan di saat senggang melakukan pembicaraan bilateral dengan beberapa kepala pemerintahan. Kronologi pertemuan tersebut sulit untuk dikatakan bahwa Indonesia memberi penilaian posisi stretegis darinegar-negara tersebut, karena kelaziman protokoler tuan rumah yang menyusun jadual pertemuan di sela-sela pertemuan puncak tersebut.

Promosi Indonesia

Terlepas dari pemaknaan posisi negara yang ditemui oleh presiden Joko Widodo terungkap fakta bahwa Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan Jepang boleh dibilang merupakan empat negara penting yang menjadi sasaran promosi Program Poros Maritim Indonesia, baru negara lain seperti Inggris dan Perancis , Australia ada di urutan berikutnya.

Lima pilar Poros Maritim yang ditawarkan oleh Indonesia adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen menjaga sumber daya laut, membangun infra struktur maritim, diplomasi maritim dan membangun pertahanan maritim( Kompas, 17 November 2014, hal. 5). Secara lugas Joko Widodo mengungkapkan tawaran  kerjasama investasi kepada negara-negara yang tergabung di APEC, ASEAN dan G 20. Di kalangan pengusaha yang hadir dalam pertemuan APEC juga ditawarkan hal yang sama. Respon banyak negara dan pengusaha ditengarai tertarik dengan promosi Indonesia ini. tawaran Indonesia ini tentu saja merupakan hal yang logis , karena dari segi pembiayaan Indonesia tak akan mampu mencukupi secara mandiri.

Pembangunan kembali budaya maritim menyiratkan bahwa laut, nelayan, pulau-pulau yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia ditempatkan sebagai fokus perhatian dalam pembangunan nasional Indonesia. Laut harus diletakkan posisinya sebagai pintu depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, laut diposisikan sebagai jalan penghubung bagi selruh wilayah daratan Indonesia, laut yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya raya diposisikan sebagai sumber penghasilan bagi masa depan Indonesia. Dalam konteks ini pekerjaan rumah yang dihadapi tidak ringan. Untuk menjadi pintu keluar Indonesia harus memiliki pelabuhan samudera yang bertaraf internasional di berbagai tempat dan wilayah. Sebagai jalan penghubung harus diakui sampai saat inimasih banyak pulau dan kepulauan terutama di perbatasan kedaulatan Indonesia justru terasing dan terbelakang, nbahkan ada yang kemudian penduduknya memilih berinteraksi dengan negara tetangga.

Untuk mendukung optimalisasi peranan dan manfaat lautan di seluruh Indonesia terbukti sampai saat ini masih sdangat kurang infra struktur yang diperlukan agar seluruh wilayah bisa tersambung dan terintegrasi melalui lauatn ini. Bukan hanya pelabuhan yang modern dibutuhkan sebagai infra struktur, namun jumlah, kualitas, dan tonage kapal yang mampu menghubugkan laut dengan pulau-pulau merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Selama ini kapal tradisional dan kapal-kapal yang ukurannya kecil yang berlayar antar pulau, sehingga hasil bumi dan laut yang dihasilkan, serta hasil industri dari pulau-pulau yang maju ke pulau-pulau yang tertinggal tidak iptimal. Sektor ini menyajikan potensi usaha yang luar biasa besar dan menarik minat pengusaha.

Diplomasi maritim diperlukan guna mendukung optimalisasi fungsi laut dan pembangnan infra struktur maritim. Joko Widod, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  menjalankan fungsidiplomasi yang menarik . Secara lugas Jok Widodo menyatakan bahwa Indonesia butuh investasi besar dan menawarkan kerjasama investasi dengan siap pun dengan catatan kerjasama investasi tersebut harus sejalan dengan kepantingan nasional Indonesia. Retno Marsudi mengungkapkan prinsip politik luar  negeri Indonesia bebas aktif yang dterjemahkan oleh pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkenal dengan zero enemy thousan friends perlu direvisi , karena kurang memenuhi kebutuhan Program Poros Maritim. Retno menegaskan Indonesia siap menjalin hubungan persahabatan dengan siapa saja, namun kepentingan nasional Indonesia harus menjadi prioritas utama, sehingga untuk itu Indonesia siap untuk mempertahankan kedaulatan kepentingan nasional Indonesia. Ini memberi sinyal Indonesia akan bersikap tegas terhadap siap pun yang akan mengganggu kedaulatan Indonesia akan diladeni. Susi Pudjiastuti melakukan gebrakan diplomasi yang lebih operasional dengan mengundang duta besar negar-negar tetangga yang sering berkepntingan dengan laut di wilayah Indonesia. Susi membuat serangkaian kesepakatan dengan negara-negara-negara itu dlam hal pemanfaatan sumber daya laut dan menata kembali perijinan kapal-kapal yang beroperasi di wilayah laut Indonesia.

Pembangunan pertahanan laut sesungguhnya sudah dimulai oleh pemerintahan SBY, namun setelah pelantikan presiden Joko Widodo TNI melakukan manuver yang menarik, yaitu dengan menangkap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah perairan Indonesia dan mencuri ikan di wilayah Idonesia, TNI AU juga memaksa mendarat pesawat Australia dan Singapura dan mulai melakukan monitoring secara terbuka terhadap wilayah udara yang sering dilanggar oleh banyak negara. Pembentukan Badan Keamanan Laut menyiratkan pesan bahwa Indonesia serius dlam mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia.

Tantangan yang dihadapi

Banyak tantangan yang dihadapi pemerintahan inidalam menyukseskan Program Indonesia Poros Maritim Dunia. Tantangan pertama dari segi anggaran negara dalam lima tahun ke depan biaya yang dibutuhkan sangat besar dan dipastikan APBN tidak dapat mencukupi. Untuk mengatasi ini tawaran investasi merupakan salah satu opsi. Opsi kedua adalah meminjam ke negara donordan lemabag-lembaga keuagan internasional. Masalahnya saat ini debt service resio utang luar negeri Indonesiasudah mencapai 50 % dari PDB. Artinya posisi Indonesia diambang ketidakmampuan untuk membayar cicilan utang luar negeri. Solusi yang paling rasional menaikkan pendpatan pajak dan pendapatan non pajak. Target penerimaan pajak tahun ini belum tercapai. Masih banyak pajak perorangan dan korporasi yang belum membayar. Banyak pula perorangan yang belum taat bayar pajak. Ini merupakan pekerjaan rumah Direktorat Jenderal Pajak yangharus melakukan berbagai terobosan agar pajak dapat lebih banyak masuk ke kas negara. Kebijakan insentif dan disinsentif pajak perlu dilakukan inovasi.

Investasi merupakan pilihan yang menjanjikan pemasukan modal untuk membangun. Kementerian BUMNharus menata kembali investasi asing yang berguna bagi Indonesia, mulai dari perijinan, perpajakan, nilai tambah investasi bagi rakyat Indonesia, sinkronisasi kebijakan BUMN dengan pemerintah daerah perlu juga menjadi perhatian. Investasi di bidang sumber daya tambang, mineral dan gas perlu ditata kembali, sehingga menghasilkan nilai tambah untuk ekspor bahan jadi atau setengah jadi. Ijin eksplorasi juga harus memerhatikan kondisi lingkungan geografis dan sosialnya.

Pengamanan maritim memerlukan modernisasi alutsista dan kemampuan profesional personil militer. Industri dalam negeri perlu dilibatkan lebih intens dalam memroduksi alat pertahanan, khususnya alutsista laut dan udara. Bukan berarti matra darat diabaikan, dalam jangka pendek dan menegah kebutuhan difokuskan pada matra laut dan udara untuk menjaga kedaulatan maritim.

Industri kelautan dlam negeri juga harus diberi insentif agar bisa terus berkembang sama baiknya dengan industri asing. Kemitraan swasta asing dan domestik harus didorong terutama dalam aspek alih teknologi dan manjerial pemerintah secara tegas perlu mengatur soal ini, sehingga tidakada investasi asing yang tak mau berbagi alih teknologi dan manjerial

Tantangan yang tak kalah serius adalah bagaimana meningkatkan harkat derajad dan kesejahteraan para nelayan yang selama ini selalu dihimpit oleh kemiskinan. kebijakan sistemik dan struktural perlu dilakukan agar nelayan bukan jadi obyek, namun bisa menjadi subyek dalam memanfaatkan laut sebagai habitatnya. Subsidi dalam jangka pendek bisa diberikan dalam bentukpembelian BBM, namun yang jauh lebih penting bagaiman membantu nelayan bisa memperoleh ketrampilan menjadi pelaut yang handal dan akhirnya nanti mereka tidak menggunakan BBM subsidi sebagai modalitas mereka melaut. Ketrampilan juga perlu diberikan dalam hal pemanfaatan sumber daya laut dan pemasaran produk laut yang mereka peroleh. Barngkali koperasi nelayan perlu diberdayakan lebih intensif dan bank petani dan nelayan perlu dibentuk oleh pemerintah guna membantu sektor finansial usaha petani dan nelayan.

Apabila tantangan ini dapat diatasi selama pemerintahan Joko Widodo bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan meningkat signifikan. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan hanya program yang gagal, namun akan mampu memberi kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan Indonesia Hebat bukansekadar impian. Selamat bekerja dan berkarya presiden Joko Widod dan seluruh jajaran kabinetnya. Bangsa ini sedang berharap banyak dan cemas program ini terwujud dan berhasil menjadikan Indonesia Jaya buan sebagai slogan.

                                                                                          Purworejo, 17 November 2014

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam beberapa kesempatan menyatakan pada bulan ini pemerintah memastikan akan menaikkan BBM dan yang akan mengumumkan presiden Jokowi sendiri. Sementara para wartawan ketika tanya kepada Jokowi juga belum memperoleh kepastian kapan akan diumumkan.

Tidak Mendesak

Era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) subsidi BBM dianggarkan 146 trilyun rupiah dengan asumsi harga minyak mentah di pasar internasional 105 US dollar/barrel. Pemerintahan SBY memperkirakan stok BBM bersubsidi baik premium mau pun solar diperkirakan akan habis tanggal 20-an Desembaer 2014, sehingga sebelum lengser pemerintah melakukan pembatasan distribusi BBM. Akibatnya di masyarakat sempat terjadi kepanikan, karena tiba-tiba di berbagai daerah premium dan solar hilang dari pasaran. Kepanikan ini diperburuk lagi dengan aksi borong pembelian BBM oleh masyarakat dan juga aksi para spekulan yang menyelewengkan BBM itu dijual ke industri atau diselundupkan ke luar negeri.

Sebelum lengser SBY beberaopa kali menyatakan kelangkaan BBM segera dapat diatasi dan menghimbau masyarakat tak perlu panik.

Tanggal 20 Oktober SBY lengser diganti oleh presiden Jokowi. Beberpa hari sebelum pelantikan terdengar kabar harga minyak mentah di pasar dunia menurun dan sampai saat ini berkisar menjadi 80 US dollar/barrel. Setelah pelantikan pemerintah baru selain mengumumkan Program Nawa Cita, Poros Maritim, Tol Laut ternyata juga mengumumkan niatan untuk tetap akan menaikkan harga BBM.

Ketika masyarakat tahu bahwa harga minyak saat ini menurun signifikan, kemudian muncul polemik pro dan kontra perlu segera menaikkan BBM atau tidak. Bukan secara kebetulan polemik ini ternyata terbagi menjadi kelompok yang paralel dengan koalisi partai politik di DPR, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Para pendukung kedua koalisi tersebut ternyata opini mereka kurang lebih sama dengan wakil rakyat yang di DPR.

Argumen yang mendukung bahwa subsidi BBM semacam itu harus segera diakhiri, karena selama ini alokasi subsidi BBM terjadi distorsi. Penikmat subsidi ini justru kalangan kelas menengah, sehingga BBM harus naik dan kenaikan tersebut digunakan untuk mengurusi rakyat miskin. Mereka mendukung implementasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu keluarga Sejahtera. Sementara kelompok yang menentang kenaikan BBM menyatakan dengan turunnya harga BBM yang signifikan harga BBM yang saat ini masih berlaku tidak perlu dinaikkan, karena anggaran untuk memenuhi BBM bersubsidi tersebut masih bisa dipenuhi oleh APBN 2014.

Masalah kenaikan BBM ini menjadi perdebatan hangat ketika pada saat wacana kenaikan disuarakan presiden Jokowi mengumumkan pelaksanaan ketiga kartu tersebut di atas. Masalah menjadi melebar karena pemerintah ternyata tidak bisa memberi penjelasan yang memuaskan masyarakat asal usul pendanaan implementasi tiga kartu andalan Jokowi ini. Simpang siur pendanaan katanya dari CSR BUMN, katanya dari BPJS dan katanya diambil dari anggaran APBN yang sudah ada, Cuma jaman SBY dikemas dalam BLSM dan PNPM  , sedang masa Jokowi dikemas menjadi KIP, KIS, KKS. Polemik ini sempat memunculkan permasalahan legalitas kartu-kartu tersebut secara hukum.

Dalam kasus BBM bersubsidi ini ada dua hal yang harus dipahami secara terpisah, namun berkaitan erat. Pertama masalah kuota BBM bersubsidi yang dipatok pada tahun anggaran 2014 itu sebesar 46 juta kilo liter dan jumlah anggaran subsidi yang dipatok sebesar 174 trilyun rupiah dengan asumsi harga minyak mentah 105 US dollar/barrel.

Ketika harga minyak dunia turun menjadi 80 US dollar/ barrel, maka muncul pertanyaan seberapa jauh urgensi kebijakan kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi yang kabarnya akan segera diumumkan. Kedua seandainya naik berapa kenaikan yang perlu dilakukan terhadap BBM bersubsidi. Apakah kenaikan tersebut di bawah harga keekonomian premium dan solar, yang artinya masih tetap ada subsidi. Apakah kenaikan tersebut sesuai dengan harga keekonomian yang berarti tak akan ada lagi subsidi BBM.

Pertanyaan pertama jawabannya menggunakan logika kuota jebol dan tersedianya anggaran subsidi yang ada. Dengan perhitungan 105 US dollar kalau kuaota habis pada tanggal 20 Desember, maka pemerintah perlu segera melakukan langkah pengamanan, yaitu dengan menaikkan harga BBM. Alasannya pada saat itu anggaran yang tersedia dipastikan sudah habis. Bila tidak dinaikkan pemerintah justru dapat dianggap melanggar Undang-Undang, karena dana yang dipakai untuk nomboki kekurangan harus diperoleh dari mana. Akan tetapi ketika harga minyak mentah turun menjadi 80 US dollar, maka logikanya harga premium dan solar pun harus turun juga. sehingga anggaran belanja subsidi BBM otomatis akan sisa, karena pembelian BBM bersubsidi juga turun nominalnya. Dengan demikian pemerintah masih bisa membeli premium dan solar bersubsidi ini dengan memakai sisa anggaran subsidi untuk memenuhi kekurangan pasokan BBM. Sayangnya selama ini persoalan naik turunnya harga BBM Pertamina sepertinya tak pernah transparan. Publik banyak yang tidak tahu berapa harga keekonomian BBM tersebut, pemerintah memberi subsidi berapa per liternya. Masayarakat hanya tahu harga premium yang disubsidi itu di SPBU Rp. 6.500,- perliter dan solar Rp. 5.500 perliter. Sementara harga Pertamax yang tidak disubsidi berkisar Rp. 11.500 perliter dan solar Rp. 10.500,-.

Dari argumen di atas penulis melihat bahwa wacana kenaikan BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang tidak mendesak. Pemerintah segera menaikkan BBM ketika harga minyak dunia melonjak signifikan. Berdasar analisis beberapa ahli, kenaikan harga minyak mentah dunia belum akan naik drastis sejalan dengan tarik ulur negara-negara produsen minyak yang tergabung di OPEC dan yang tidak menjadi anggota. Variabel kedua kebutuhan minyak akan meningkat sejalan dengan perubahan musim di negara-negar maju, sehingga dua hal ini yang terus perlu dicermati.

Berkaitan dengan soal alokasi subsidi yang harus diberikan kepada rakyat sebagian besar rakyat setuju bahwa pemberian subsidi BBM sampai saat ini hanya menguntungkan kelompok kelas menengah ke atas. Oleh karena itu kenaikan harga, tujuan utamanya adalah mengurangi subsidi sekaligus mengarahkan subsidi tersebut untuk rakyat kecil. Penulis melihat bahwa kenaikan harga BBM sesuai dengan harga keekonomian yang berlaku tak akan menjadi masalah, bila pada saat yang sama pemerintah memberi pancing yang memadai agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan secara ekonominya. Untuk jangka pendek kartu-kartu tersebut cukup bermanfaat. Dalam jangka menengah setelah pemerintah berhasil menjalankan program Nawa Cita kartu-kartu tersebut secara perlahan bisa diubah menjadi program asuransi yang sebagian ditanggung oleh yang bersangkutan.

Bukan Pencitraan

Kebijakan menaikkan BBM sementara orang menganggap itu sebagai konsekuensi logis dari politik pencitraan Jokowi. Kenaikan tersebut jelas akan membuat sebagain besar kelas menengah dan atas yang selam ini menikmati keuntungan besar minimal akan cemberut, karena harus mengeluarkan kocek tambahan dari sakunya. Sementar rakyat kecil gembira karena mendapat tiga kartu yang tentu cukup berarti buat mereka.

Program ini bisa menjadi bukan sekadar pencitraan ketika Jokowi mampu menjelaskan kepada rakyat bahwa hasil kenaikan BBM tersebut akan kembali ke masyarakat dan akan memberi multiplier effect dalam kegiatan sosial dan ekonomi mereka. Misal proyek angkuatn massal dalam waktu dekat bisa diselesaikan dan secara transparan berapa sumbangan hasil daraikenaikan BBM tersebut digunakan untuk mendanai proyek tersebut.

Semua ini masih wacana, namun saya yakin Jokowi dan kabinetnya saat ini sudah memiliki rencana strategis yang menjadi prioritasnya dan sumber pendanaannya secara transparan dapat dirunut sebagian atau seluruhnya diambil dari hasil kenaikan BBM

                                                                            Sidoarjo, 10 NOvember 2014

Hari ini Presiden Joko Widodo berkunjung ke Beijing , Tiongkok guna menghadiri pertemuan Tingkat Tinggi APEC. Mulai kemarin Joko Widodo disela sidang tersebut mengadakan pertemuan dengan Presiden dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Republik Federasi Rusia dan Presiden Amerika Serikat. Di samping itu dalam kesempatan makan siang pada hari Sabtu kemarin Joko Widodo menjadi pembicara utama yaitu memperkenalkan Program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Promosi Posisi Baru Indonesia

Poros Maritim Dunia pada intinya keinginan Indonesia yang merupakan negara kepualauan yang terdiri atas banyak pulau dan dikelilingi lautan akan memanfaatkan posisi geo politik, geo strategi dan geo ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan dan peran internasional Indonesia dalam tatanan regional mau pun global. Oleh karena itu Indonesia dalam forum tersebut memperkenalkan konsep Poros Maritim yang berupa pembangunan konektivitas kemaritiman baik di dalam negeri mau pun dengan negara-negara lain, pembangunan infra struktur kemaritiman, pembangunan kesejahteraan masyarkat, khususnya para nelayan, pembangunan saran pendukung pertahanan dan keamanan lalu lintas kealutan, manjemen eksploitasi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia.

Sebelum pertemuan APEC berlangsung Duta Besar RRT dan Rusia mengapresiasi program Poros Maritim dan menawarkan kerjasama dengan Indonesia. Sejauh ini Amerika Serikat belum terlihat ekspresif. Pengenalan konsep Poros Maritim ini secara potensial mau pun aktual pasti dicermati oleh banyak negara, karena mengandung pesan kuat bahwa presiden Joko Widodo menyiratkan Indonesia akan berkiprah di dunia internasional dengan format kepentingan nasional yang baru. Zero enemy, thousan friends yang menjadi pedoma politik luar negeri bebas aktif Indonesia masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pasti dikoreksi oleh presiden Joko Widodo. Alasannya banyak persoalan yang bersinggungan dengan Poros Kemaritiman Indonesia akan berbenturan dengan berbagai kepentingan banyak negara. RRT sudah menegaskan bahwa Poros Maritim ini ada kesesuaian dngan konsep Jalur Sutera Abad 21nya RRT, sehingga RRT menawarkan kerjasaama. Sementata negara lain bisa jadi melihat Indonesia mengganggu kepentingan nasional mereka, sehingga potensi konflik dapat saja terjadi.

Joko Widod menyadari Poros Maritim ini tentu akan direaksi secara berbeda oleh negara-negara tetangga lainnya. Oleh karena itu dia bukan hanaya melawat ke RRT, tapi juga ke Myanmar menghadiri Pertemuan Puncak ASEAN dan Pertemuan G 20 di Brisbane , Australia. Agendanya kurang lebih sama memperkenalkan konsep POros Maritim ini. Tentu harapannya konsep ini akan direspon positif sehingga akan menciptakan berbagaipeluang kerjasama di berbagai bidang mulai industri kelautan, industri perkapalan, indsutri pertahanan. Selain itu pertemuan itu diharapkan dapat digunakan sebagai ajang komunikasi politik yang efektif di tingkat Puncak Pemimpin Pemerintahan.

Tantangan

Setelah konsep ini diperkenalkan, maka sejumlah tantangan pasti akan dihadapi oleh Indonesia. Tantanagn pertama bagaimana secepat mungkin Indonesia mampu mengimplementasikan konsep ini secara operasional. Kedua, temuan yang dilakukan oleh para Menteri dalam blusuaknnya mengindikasikan bahwa infra struktur untuk mengoperasionalkan konsep ini masih jauh dari memadai. Misal industri perkapalan di Indonesia potensi ada tapi banyak kendala struktural yang saat ini mereka hadapi sehingga belum bisa berkembang secara optimal.Dari sudut pertahanan keamanan modalitas optimal saat ini sedang diusahakan, namun masih butuh pendanaan yang harus diprioritaskan bagi TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut yang nanti terbentuk pada tahun 2015. Ketiga, selama ini Indonesia punya kerjasama dan hubungan yang jauh lebih erat dengan Amerika Serikat dan Jepang. Ketika RRT dan Rusia ingin masuk dalam kerjasama Poros Kelautan persaingan antar negara-negara besar ini tidak dapat diabaikan begitu saja.Justru tantangannya apakah Joko Widodo mampu secara independen menntukan akan bekerjasama dengan siapa dan prinsip saling menguntungkan harus menjadi pedoman. Jangan sampai kerjasama dengan negara di luar Amerika Serikat, karena ada resistensi dar kedua negar tersebut kerjasama itu harus dibatalkan, karena takut mengganggu hubngan yang selama ini telah terjalin dengan kuat. Keempat, potensi laut yang begitu melimpah dan eksploitasinya memerlukan investasi yang besar dan investor di dlam negeri belum mampu berpartisipasi maksimal, maka investor asing harus masuk Masalah klasik Indonesia investor asing yang masuk ke INdonesia itu sesungguhnya hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar dari produk usaha mereka. Oleh karena itu investasi asing ini harus benar-benar diwaspadai. Harus jelas investasi mereka itu harus yang berorientasi ekpor, sehingga nilai tambah produk kelautan betul-betul maksimal. Kelima, tol laut yang direncanakan akan mengikatkan wilayah-wilayah pinggiran dapat terekase dengan pusat perekonomian nasional membutuhkan komitmen membangun wilayah dari daerah tertinggal agar dapat menjadi setara dengan daerah lain. Investor asing biasanya enggan menenam modal di daerah yang belum bagus infra strukturnya, maka diperlukan insentif yang menarik agar mereka mau investasi didaerah bukan di pusat-pusat ekonomi yang sudah jadi.

Semoga lawatan JOko Widodo ini terus memberi semangat buat semua elemen bangsa ini untuk ikut mewujudkan dan menyukseskan Program Poros Kemaritiman Indonesia.

Program Unggulan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla adalah Poros Maritim Dunia, sehigga dalam kabinetnya diperlukan Kementrian Koordinator Kemaritiman yang dijabat oleh Dr. Indriyono Soesilo. Program ini merupakan nomenklatur baru sejak Indonesia merdeka dan menjadi bahan menarik dalam berbagai forum diskusi bahkan sampai diskusi di warung kopi.

Sosok Susi Puji Astuti yang menjadi Menteri Kelautan menyentak publik sejak selesainya pelantikan gara-gar dia dengan santainya merokok dan duduk di atas rumput halaman istana sambil menerima wawancara dengan wartawan. Ijazahnya yang hanya SMP dandengan tatto yang ada di tubuhnya menelorkan berbagai suara miring.. Namun publik seperti terkejut ketika pemilik Susi Air ini segera melakukan berbagai gebrakan di internal Kementriannya, antara lain menaikkan pendapatan dari kapal ukuran 30 GT menjadi 20 kali lipat dari sebelumnya,kapal berbobot di bawah 10 GT dibebaskan dari pungutan dan juga moratorium ijin pengadaan kapal baru.

Fakta yang cukup mengejutkan bahwa ternyata subsidi BBM yang diberikan ke nelayan yang jumlahnya trilyunan itu hanya menghasilkan devisa dari  Kepada hasil tangkapan ikan yang dilakukan nelayan di laut hanya 2,6 % dari jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerinttah. Temuan fakta kapal berbobot 30 GT selama ini hanya menghasilkan pendapatan negara 300 milyard setahunnya. Sementara Susi memperkirakan seharusnya bisa memperoleh 6 triyun, sehingga pada jajarannya dia meminta target naik 5 sampai 6 trilyun.

Seperti tak mau kalah kemudian TNI Angkatan Laut menangkap kapal nelayan asing yang memasang bendera Indonesia yang ternyata dari Vietnam yang telah mencuri ikan di perairan Indonesia.Phenomena penangkapan ikan ilegal sesungguhnya sudah terjadi sejak lama dan penanggulangan soal ini belum menghasilkan hal yang signifikan. Dari 11 - 26 ton ikan ilegal yang dicuri di seluruh dunia kerugian mencapai lebih dari 10 miyard dollar AS dan 30 % kasus pencurian itu dilakukan di Indonesia. Kembali Susi membuat gebrakan yang diharapkan signifikan dalam menangani masalah pencurian ikan, yaitu dengan melakukan pertemuan dengan 6 negara pada tanggal 4 November, yaitu Duta Besar Tiongkok, Malaysia, Thailand, Duta Besar Vietrnam, Duta Besar Australia dan Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Filipina.Beberapa isu penting dari pertemuan tersebut menekan kasus penangkapan ilegal, berusaha agar kapal nelayan mereka tidak masuk kewilayah perairan Indonesia secara ilegal. Membahas kuota dan pengelolaan penangkapan ikan, batas teritoriasl penangkapan ikan, waktu tangkapan,batas ukuran produk, metode penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan sehingga usaha penangkapan ikan berkelanjutan dapat disepakati bersama.

Kalau kita bicara soal kelautan sesungguhnya laut bukan bicara hanya soal ikan yang ada di dalamnya , namun banyak aspek yang dapat didaya gunakan dari laut untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Setelah Susi membuat gebrakan-gebrakan kemudian muncul wacana yang boleh dibilang sebagai spill over. Industri galangan kapal kurang lebih ada 198 buah di Indonesia, namun industri ini ternyata tidak bisa semaju di negara-negara lain seperti di Korea, Tiongkok dan lainnya. Banyak kendala struktural yang membelit industri galangan kapal ini. Komponen kapal sebagian besar masih impor, bea masuk bahan impor yang tinggi, kredit dari perbankan juga tidak mudah, kandungan komponen lokal yang masih sedikit. Akibatnya perusahaan pelayaran domestik kurang tertarik membeli produk dalam negeri yang jatuhnya jauh lebih mahal apalagi kalau mereka beli kapal bekas yang harganya sangat murah.
 
Masalah laut itu menyangkut dua hal pokok, yaitu laut sebagai wilayah kedaulatan negara dan laut sebagai zona ekonomi eksklusif. Konvensi Hukum laut internasional mengatiur soal tersebut. Indonesia sebagai negara Kepulauan memiliki perbatasan dengan banyak negara. Masalah perbatasan ini masih banyak yang belum selsai atau dengan kata lain berstartus sengketa. Selain itu masih banyak kapal asing yang masuk ke wilayah zone ekonomi eksklusif Indonesia secara ilegal. Mnajemen kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi beruntung sudah ada payung hukumnya yaitu pasal 59 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan dibentuknya Bada Keamanan Laut yang membawahi 12 lembaga terkait dengan tugas menjaga, mengawasi, dan menindak pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Badan ini diharapkan akan efektif karena punya peran eksekutif bukan sekadar koordinatif seperti lembaga Bakorkamla yang dulu dibentuk pada tahun 1992.

Laut bukan hanya menyimpan kekayaan ikan saja, namun ada banyak sumber daya mineral dan energi yang mempunyai nilai ekonomi yang signifikan menyumbang bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Potensi mineral dan energi ini sudah diketahui sejak lama, namun berapa jumlah potensi yang diduga besar ini tampaknya belum secara holistik didokumentasi secara integral. Kiprah Kementrian ESDM, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus secara integral terlibat dalam upoaya memanfaatkan potensi-potensi yang ada itu. Letak potensi secara geografis dari bahan tambang dan mineral itu juga perlu pemetaan. Hasil pemetaan ini mestinya bisa dimanfaatkan secara publik dengan aturan-aturan yang ketat karena hasil pemetaan ini juga bersifat rahasia.

Laut juga merupakan tempat lalu lintas pelayaran kapal-kapal dagang, kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal militer, selain itu juga merupakan lalu lintas penghubung antara satu pulau dengan pulau lainnya. Dimensi keamanan, dimensi pertahanan, dimensi ekonomi , dimensi sosial, dan dimensi kebudayaan juga memanfaatkan lalu lintas di lautan. Ide tol laut yang sepertinya menjadi salah satu program prioritas harus punya blue print yang jelas agar tidak berdampak negatif pada lingkungan sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Tol laut ini juga perlu menyertakan prioritas dengan mengedepankan keseimbangan eko sitem, habitat laut, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tol laut ini sebaiknya dimulai dari dua arah, yaitu dari wilayah yang sangat tertingal dan wilayah yang sedang berkembang menuju setara dengan perkembangan di Pulau Jawa. Mengapa demikia? Kalau pembangunan tol laut itu dimulai dari Jakarta dan Surabaya akan menciptakan kesenjangan yang makin besar dengan wilayah di luar Jawa. Pembangunan tol laut seyogyanya dimulai dari wilayah Papua ke Sulawesi Utara, dari Perbatasan Kalimantan dengan Malaysia ke Kalimnatan Timur dan Selatan, Dari wilayah Indonesia Timur ke Indonesia Tengah. Setelah itu dilanjutkan ke Barat.

Lautan juga menyimpan potensi kepariwisataan baik pantainya, kulinernya, budaya masyarakatnya sehingga kemetrian Pariwisata, Perhubungan, Industri dan berbagai instansi pasti terlibat di dalamnya. Sungguh ironis Indonesia yang kaya dengan kekayaan wisata ini jumlah pengunjnung destinasi wisatanya kalah dengan Singapura dan Malaysia. Ini fakta yang memberi informasi pada kita bahwa sektor pariwisata belum memperoleh prioritas penggarapan yang memadai.

Dari paparan di atas bisa diambil kesimpulan Program Besar Indonesia Poros Maritim Dunia sesungguhnya belum punya perencanaan yang digarap secara sistematik, ilmiah dan strategic, namun dari pengamatan awal pemerintahan Jokowi - JK ini integrated program Kemenko Kelautan masih berjalan kurang didasari blue print perencanaan yang cukup handal. Metode Trial and Error rupanya kental terlihat dari kiprah yang dilakukan oleh masing-masing Kementrian yang dikoordinasi. Waktu masih panjang semoga dari pengalaman sebulan ini Menko Kemaritiman dapat segera menyusun buku Putih yang mencerminkan Target Akhir dari Indonesia Poros Maritim Dunia. Selamat bekerja

                                                                               Sidoarjo, 5 NOvember 2014

Panggung politik di Indonesia saat ini mempertontonkan berbagai hiburan yang kocak, menarik perhatian publik namun sekaligus juga menciptakan kemuakan dan kegeraman. Sebagai hiburan panggung politik ini memertontonkan dramaturgi mulai dari polah tingkah para relawan Joko Widodo -JK dan Prabowo - Hatta sampai dengan ditangkapnya seorang tukang sate yang dituduh menghina Joko Widodo dan Megawati dan berakhir dengan sumbangan relawan Prabowo, pemberian maaf Joko Widodo dan pemberian amplop iriana Joko Widodo kepada keluaraga tersangka. Kemuakan juga muncul baik di warung kopi, berita koran dan televisi, serta di media sosial. Perilakurelawan yang salaing menghina, mencerca dan memfitnah sampai dengan ulah anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat membuat tandingan DPR yang sampai hari ini belum ada solusinya. Panggung politik inimenarik terlihat dari porsi pemberitaan di Televisi, Koran dan Media Sosial yang setiap harinya menyuguhkan berbagai hal mengenai panggun politik yang saat ini sedang berjalan.

Kelakuan KIH membentuk tandingan dan melakukan mosi tidak percaya kepada Pimpinan DPR yang terpilih menunjukkan realitas para anggota DPR ini mempertontonkan ambisi-ambisi yang tak lagi dibungkus secara apik, namun secara lugas dan tak lagi mempertontonkan etika sopan santun yang sesungguhnya sangat dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Sementara di panggun politik belaqkang harapan rakyat yang membuncah pengin terjadinya kemajuan demokrasi yang selama ini prosedural menjadi substansial, kesjahteraan rakyat, kemakmuran untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang berkedaulatan dan bermartabat di panggung internasional.

Kasus DPR tandingan ini memperlihatkan kepada kita bahwa realitas politik yang terjadi adalah elitepolitik yang ada di DPR sesungguhnya hanya memikirkian diri sendiri dan kelompoknya. Mereka tidak pernah secara substansial memikirkan keinginan bangsa dan negaranya. Akibatnya ego individual dan kelompok menjadi semakin tebal ketika syahwat politik mereka umbar dengan vulgar di depan mata publik. berbagai wacana yang saat ini berkembang yang mengatakan bahwa solusi akan segera dicapai sesungguhnya hanya suara yang keluar dari mulut, tidak sampai ke hati nurani mereka.

Saran muncul dari berbagai pihak bahwa salah satu solusinya adalah para Ketua Umu Partai perlu segera bertemu untuk mencari jalan keluar. Kenyataan yang terlihat sampai saat ini ada kesan mereka sebenarnya saling menunggu siapa yang harus memulainya terlebihdahulu. Kesaqn ini sangat mungkin merupakan fakta nyata, karena masih ada kendala yang merekahitung yaitu pertarungan yang sedang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan harus slesia terlebih dahulu. Siapa yang kemudian secara legal menjadi pemimpin partai ini. Selesainya konflik di P3 akan menentukan arah posisi tawar dari masing-masing Ketua Umum Partai dlam mencari solusi yang dianggapterbaik.

Para anggota Fraksi Partai Politik pun juga tidak ada keinginan segera bertemu guna membahas masalah yang terjadi di DPR secara komprehensif tanpa harus menunggu selesainya konflik di P3. Ini menunjukkan bahwa mereka tampak menunggu dirigennya masing-masing memberi aba-aba apa sehingga mereka tak leluasa untuk bergerak melakukan komunikasi politik dengan rekan atau lawan di Fraksilain.

Sistem paket yang digugat oleh KIH karena mereka dengan sistem tersebut ternyata tidak bisa memperoleh  tempat di kelengkapan dewan sesuai dengan prediksi yang mereka terima dan menganggap asas proporsional tak diberlakukan oleh pimpinan DPR yang terpilih. Konsekuensi logis dari kekalahan suara di dalam DPR mestinya tidak harus kemudian memunculkan kesan sebagai koalisi yang kalah terus "mengemis " minta jatah dengan alaan prinsip proporsional. Kalau syahwat politik kekuasaan  yang mereka miliki bisa ditekan demi untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan, ukuran pengabdian mereka diDewan tidak lagi perlu memnghitung berapa orang kelompoknya punya posisi di alat kelengkapan dewan. Akan tetapi suara mereka yang bermutu dalam membela kepentingan rakyat dalam berbagai sidang harus menjadi ukuran. tentu saja Rapat KOmisi dan Fraksi dan bahkan Paripurna DPR tidak akan bisa ditentukan hanya oleh mereka yang duduk sebagai pimpinan di alat kelengakapan dewan mau pun di DPR.

Solusi Strategis

Keterbelahan yang terjadi di DPR RI harus segera diakhiri. Siapa yang harus mengakhiri? Koalisi Indonesia Hebat yang harus secara publik menyatakan mencabut terbentuknya DPR Tandingan dan meminta maaf kepada rakyat. Pada saat yang sama KOalisi Merah Putih harus melakukan perubahan komposisi personil alat kelengkapan dewan dengan meminta kepada KIH untuk segera mengajukan nam-nama calonnya. Musyawarah dan mufakat perlu digelindingkan kembali demi untuk mengikuti keinginan rakyat. Apabila kedua kelompok ini tidak melkukan manuver strategis ini, maka suara rakyat akan bukan hanya sekadar bersuara, namun parlemen jalanan sepertinya akan menekan secara kuat agar DPR segera menyelesaikan konflik internalnya.

Para Ketua Partai perlu segera bertemu tanpa harus menunggu selesainya masalah di P3. Inti dari komunikasi politik di antara mereka adalah mengembalikan jalan penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat . Selain itu para Ketua Umum Partai segera mengeluarkan perintah harian kepada Fraksi yang ada diDPR untuk segera mengajukan calon dan bermusyawarah unhtuk menyusun alat kelengkapan dewan yang baru.

 Presiden atau Wakil Presiden perlu segera mengadakan pertemuan dengan para Ketua Umum Partai dengan mendorong dicarinya solusi yang elegan, karena kebuntuan di DPR akan memengaruhi irama Kabinet Kerja yang diusung. Pemerintah berkepentingan adanya kemulusan dalam hal legislasi,  pengawasan dan penganggaran prgram dan proyek  yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Kompromi-kompromi harus segera bisa dirumuskan dan diimplementtasikan sehingga kebuntuan yang berlarut pastinya sangat merugikan rakyat bukan hanya pemerintah yang berkuasa. Semoga di minggu ini masalah DPR dapat selesai..selamat bekerja untuk PartaiPolitik, DPR dan Pemerintah.

                                                                                      Purworejo,  3 November 2014