PELUANG DAN TANTANGAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA 2015
Sebulan lagi tahun 2014 akan berlalu dan di tahun 2015 nanti semua negara termasuk Indonesia akan menghadapi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh dinamika domestik, regional dan global. Dalam konteks politik luar negeri sebagai perpanjangan politik domestik, maka Indonesia akan meendera Indonesia dan juga pengusiran nghadapi sekian tantangan dan peluang yang sejak sekarang sudah harus dicermati dengan sebaik baiknya.
Beberapa isu penting
Sampai saat ini Indonesia sedang menghadapi beberapa isu penting yang muncul disebabkan oleh berubahnya pemerintahan, dinamika yang sudah terjadi dan masih tetap berlangsung hingga sekarang, pergeseran pergeseran yangterjadi di sekitar lingkungan Indonesia dan dinamika di tingkat global.
Isu pertama yang sekarang sedang dirasakan bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga oleh negara negara tetangga Indonesia adalah perubahan implementasi prinsip Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif. Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono zero enemy, thousand friends merupakan implementasi dari politik bebas aktif ini. Dalam konteks ini Indonesia menganggap bahwa Indonesia tidak mempunyai musuh. Semua negara adalah teman. Pada kenyataannya negara negara lain terutama negara tetangga semacam Australia, Malaysia dan Singapura memanfaatkan sikap Indonesia. Banyak kasus pencurian ikan, pelanggaran wilayah kedaulatan, perlakuan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri banyak terjadi, namun karena semua masalah ingin diselesaikan secara pertemanan, maka dalam banyak hal Indonesialah yang dirugikan. Apabila ada konflik pemerintah Indonesia sangat lebih mengedepankan pada penyelesaian politik dan diplomasi. Dalam banyak kasus pihak Indonesia yang kemudian dirugikan.
Ketika presiden Joko Widodo berkuasa terjadi perubahan orientasi terhadap pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini. Joko Widodo menekankan bahwa kedaulatan dan Indonesia yang bermartabat menjadi dua pilar penting yang harus terus diperjuangkan. Menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia juga menjadi tujuan dan prioritas dari politiki luar negeri Indonesia. Belum ada sebulan berkuasa terjadi beberapa insiden pelanggaran udara di wilayah Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemaksaan pada para pelaku untuk menaati hukum, seperti pesawat harus terpaksa turun karena diperintah oleh pesawat TNI AURI, penahanan kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin, dan kapal perang asing yang masuk ke wilayah Indonesia diperingatkan supaya keluar wilayah kedaulatan Indonesia.
Isu kedua adalah maslah sengketa wilayah di Laut China Selatan yang sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masuk fase baru ketika Republik Rakyat Tiongkok menerbitkan peta baru yang mengaskan wilayah yang disengketakan masuk wilayah kedaulatannya. Selain itu RRT juga menggulirkan Politik Jalan Sutera Abad 21 yang otomatis memasukkan wilayah sengketa ini menjadi prioritas RRT.
Isu ketiga perekonomian dunia saat ini menghadapi penurunan pertumbuhan sebagai akibat dari pelemahan ekonomi Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Mulai bulan Januari 2015 Amerika Serikat akan mulai menata kebijakan moneter dan fiskalnya dengan tujuan menyedot kembali dollar Amerika yang sudah beberapa waktu dibiarkan keluar dan kemudian dimanfaatkan oleh banyak negara termasuk Indonesia untuk membiayai pembangunan. Kebijakan ini dikarenakan mulai pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang kemudian membutuhkan kembalinya dollar tersebut. Salah satu implikasi bagi Indonesia yaitu menurunnya nilai tukar rupiah dengan dollar dan keluarnya modal yang selama ini masuk ke Indonesia.
Isu keempat adalah keinginan Amerika membendung ekspansi politik dan ekonomi RRT ke wilayah Asia dan Pasifik, sehingga ini memunculkan friksi yang memengaruhi negara negara yang jadi ajang persaingan kedua negara.
Isu kelima adalah akan dimulainya Pasar Terbuka ASEAN yang akan berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Meskipun masih satu tahun lagi, sejak sekarang kegairahan sekaligus kegelisahan sudah semakin dirasakan oleh para pelaku usaha, bidang bidang ketenagakerjaan dan sektor ekonomi lain sebagai bentuk respon dari berlakunya keterbukaan ekonomi ini.
Prioritas Kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia
Dalam menghadapi lima isu utama ini pemerintah Indonesia perlu membuat kategorisasi dan skala prioritas dalam menjalankan politik luar negerinya. Kategorisasi yang perlu dibuat adalah kebijakan yang bersifat preventif, kuratif dan prospektif. Dalam konteks ini Kementerian Luar Negri secara bersama dengan Kementerian lain yang terkait dan juga dengan TNI dan POLRI duduk bersama membahas kebijakan yang diperlukan atau secara mandiri Kementerian ini melakukan diplomasi.
Kebijakan yang berkategori preventive adalah bagaiman mencegah dampak negatif dari implementasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Terbukanya Perekonomian ASEAN, menyikapi keinginan Amerika Serikat membendung perkembangan RRT yang tumbuh menjadi kekuatan signifikan di Asia Pasifik dan kecenderungan makin lemahnya nilai tukar rupiah.
Kebijakan yang bersifat kuratif adalah kebijakan yang dimaksudkan memperbaiki apa yang selama ini sudah sangat merugikan Indonesia harus segera ditangani secara lebih baik. Sebulan terakhir ini sudah ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perikanan, TNI AU, TNI AL dan Kementerian Luar Negeri dalam upaya mempertegas harkat martabat dan kedaulatan Indonesia. Ditahun 2015 tantangannya semakin besar, karena langsung atau tidak langsung banyak pihak yang berkepentingan dengan Indonesia bisa jadi merasa sangat dirugikan dengan kebijakan ini. Oleh karena itu Kementerian Luar negeri sebagai ujung tombak diplomasi harus didukung oleh berbagai lembaga negara untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan diplomasi memerlukan bantuan data yang dapat digunakan sebagai pendukung argumen dalam berdiplomasi. Dengan kata lain apa yang dikatakan oleh presiden Joko Widodo agar tidak mengedepankan ego sektoral. Dalam konteks inilah ujian yang nyata sedang dan akan dihadapi Indonesia. Kebijakan kuratif sangat mungkin akan memunculkan protes atau bahkan gugatan dari negara lain, sehingga kalau ego sektoral antar Kementerian bisa dihapus posisi Indonesia tentu akan lebih kuat.
Kebijakan yang prospektif adalah bagaimana Indonesia dengan gaya diplomasi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memerlihatkan sosok yang tegas sekaligus luwes akan dapat memunculkan simpati dan empati dunia. Dalam konteks ini prospek terwujudnya Poros Maritim Dunia sangat tergantung dari kinerja, terutama Kementerian Luar Negeri. Aka tetapi bukan berarti lembaga lain tidak penting. Mereka juga punya tugas yang sama yaitu menciptakan rasa simpati dan empati dunia agar mereka mau membantu dalam berbagai bentuk kegiatan, terutama dalam investasi di bidang yang berkaitan erat dengan kemaritiman. Selain itu penyiapan infra struktur dan perijinan yang mudah, tranparan dan bebas korupsi merupakan pendorong kuat bagi terbukanya prospek berhasilnya diplomasi Indonesia.
Selamat bekerja buat semua unsur yang mendorong kinerja politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan menciptakan Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.
Sidoarjo, 1 Desember 2014
Beberapa isu penting
Sampai saat ini Indonesia sedang menghadapi beberapa isu penting yang muncul disebabkan oleh berubahnya pemerintahan, dinamika yang sudah terjadi dan masih tetap berlangsung hingga sekarang, pergeseran pergeseran yangterjadi di sekitar lingkungan Indonesia dan dinamika di tingkat global.
Isu pertama yang sekarang sedang dirasakan bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga oleh negara negara tetangga Indonesia adalah perubahan implementasi prinsip Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif. Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono zero enemy, thousand friends merupakan implementasi dari politik bebas aktif ini. Dalam konteks ini Indonesia menganggap bahwa Indonesia tidak mempunyai musuh. Semua negara adalah teman. Pada kenyataannya negara negara lain terutama negara tetangga semacam Australia, Malaysia dan Singapura memanfaatkan sikap Indonesia. Banyak kasus pencurian ikan, pelanggaran wilayah kedaulatan, perlakuan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri banyak terjadi, namun karena semua masalah ingin diselesaikan secara pertemanan, maka dalam banyak hal Indonesialah yang dirugikan. Apabila ada konflik pemerintah Indonesia sangat lebih mengedepankan pada penyelesaian politik dan diplomasi. Dalam banyak kasus pihak Indonesia yang kemudian dirugikan.
Ketika presiden Joko Widodo berkuasa terjadi perubahan orientasi terhadap pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini. Joko Widodo menekankan bahwa kedaulatan dan Indonesia yang bermartabat menjadi dua pilar penting yang harus terus diperjuangkan. Menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia juga menjadi tujuan dan prioritas dari politiki luar negeri Indonesia. Belum ada sebulan berkuasa terjadi beberapa insiden pelanggaran udara di wilayah Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemaksaan pada para pelaku untuk menaati hukum, seperti pesawat harus terpaksa turun karena diperintah oleh pesawat TNI AURI, penahanan kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin, dan kapal perang asing yang masuk ke wilayah Indonesia diperingatkan supaya keluar wilayah kedaulatan Indonesia.
Isu kedua adalah maslah sengketa wilayah di Laut China Selatan yang sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masuk fase baru ketika Republik Rakyat Tiongkok menerbitkan peta baru yang mengaskan wilayah yang disengketakan masuk wilayah kedaulatannya. Selain itu RRT juga menggulirkan Politik Jalan Sutera Abad 21 yang otomatis memasukkan wilayah sengketa ini menjadi prioritas RRT.
Isu ketiga perekonomian dunia saat ini menghadapi penurunan pertumbuhan sebagai akibat dari pelemahan ekonomi Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Mulai bulan Januari 2015 Amerika Serikat akan mulai menata kebijakan moneter dan fiskalnya dengan tujuan menyedot kembali dollar Amerika yang sudah beberapa waktu dibiarkan keluar dan kemudian dimanfaatkan oleh banyak negara termasuk Indonesia untuk membiayai pembangunan. Kebijakan ini dikarenakan mulai pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang kemudian membutuhkan kembalinya dollar tersebut. Salah satu implikasi bagi Indonesia yaitu menurunnya nilai tukar rupiah dengan dollar dan keluarnya modal yang selama ini masuk ke Indonesia.
Isu keempat adalah keinginan Amerika membendung ekspansi politik dan ekonomi RRT ke wilayah Asia dan Pasifik, sehingga ini memunculkan friksi yang memengaruhi negara negara yang jadi ajang persaingan kedua negara.
Isu kelima adalah akan dimulainya Pasar Terbuka ASEAN yang akan berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Meskipun masih satu tahun lagi, sejak sekarang kegairahan sekaligus kegelisahan sudah semakin dirasakan oleh para pelaku usaha, bidang bidang ketenagakerjaan dan sektor ekonomi lain sebagai bentuk respon dari berlakunya keterbukaan ekonomi ini.
Prioritas Kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia
Dalam menghadapi lima isu utama ini pemerintah Indonesia perlu membuat kategorisasi dan skala prioritas dalam menjalankan politik luar negerinya. Kategorisasi yang perlu dibuat adalah kebijakan yang bersifat preventif, kuratif dan prospektif. Dalam konteks ini Kementerian Luar Negri secara bersama dengan Kementerian lain yang terkait dan juga dengan TNI dan POLRI duduk bersama membahas kebijakan yang diperlukan atau secara mandiri Kementerian ini melakukan diplomasi.
Kebijakan yang berkategori preventive adalah bagaiman mencegah dampak negatif dari implementasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Terbukanya Perekonomian ASEAN, menyikapi keinginan Amerika Serikat membendung perkembangan RRT yang tumbuh menjadi kekuatan signifikan di Asia Pasifik dan kecenderungan makin lemahnya nilai tukar rupiah.
Kebijakan yang bersifat kuratif adalah kebijakan yang dimaksudkan memperbaiki apa yang selama ini sudah sangat merugikan Indonesia harus segera ditangani secara lebih baik. Sebulan terakhir ini sudah ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perikanan, TNI AU, TNI AL dan Kementerian Luar Negeri dalam upaya mempertegas harkat martabat dan kedaulatan Indonesia. Ditahun 2015 tantangannya semakin besar, karena langsung atau tidak langsung banyak pihak yang berkepentingan dengan Indonesia bisa jadi merasa sangat dirugikan dengan kebijakan ini. Oleh karena itu Kementerian Luar negeri sebagai ujung tombak diplomasi harus didukung oleh berbagai lembaga negara untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan diplomasi memerlukan bantuan data yang dapat digunakan sebagai pendukung argumen dalam berdiplomasi. Dengan kata lain apa yang dikatakan oleh presiden Joko Widodo agar tidak mengedepankan ego sektoral. Dalam konteks inilah ujian yang nyata sedang dan akan dihadapi Indonesia. Kebijakan kuratif sangat mungkin akan memunculkan protes atau bahkan gugatan dari negara lain, sehingga kalau ego sektoral antar Kementerian bisa dihapus posisi Indonesia tentu akan lebih kuat.
Kebijakan yang prospektif adalah bagaimana Indonesia dengan gaya diplomasi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memerlihatkan sosok yang tegas sekaligus luwes akan dapat memunculkan simpati dan empati dunia. Dalam konteks ini prospek terwujudnya Poros Maritim Dunia sangat tergantung dari kinerja, terutama Kementerian Luar Negeri. Aka tetapi bukan berarti lembaga lain tidak penting. Mereka juga punya tugas yang sama yaitu menciptakan rasa simpati dan empati dunia agar mereka mau membantu dalam berbagai bentuk kegiatan, terutama dalam investasi di bidang yang berkaitan erat dengan kemaritiman. Selain itu penyiapan infra struktur dan perijinan yang mudah, tranparan dan bebas korupsi merupakan pendorong kuat bagi terbukanya prospek berhasilnya diplomasi Indonesia.
Selamat bekerja buat semua unsur yang mendorong kinerja politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan menciptakan Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.
Sidoarjo, 1 Desember 2014
Categories:
Politik Luar Negeri RI 2015
0 komentar:
Posting Komentar