DIPLOMASI INDONESIA HARAPAN DAN TANTANGAN
Bulan ini kita disuguhi lawatan pertama kali preisen Joko Widodo ke Republik Rakyat Tiongkok dalam acara Pertemuan Puncak APEC, kemudian ke Myanmar menghadiri Pertemuan Puncak ASEAN dan kemudian ke Brisbane Australia menghadiri Pertemuan Puncak G 20. Lawatan ini merupakan persitiwa yang berbeda dari para presiden Indonesia sebelumnya. Biasanya kunjungan presiden akan ke beberapa negara untuk memperkenalkan diri dan kunjungan tersebut memberi sinyal posisi penting negara tersebut bagi Indonesia. Dalam kunjungan kali ini Joko Widodo melakukan pertemuan multilateral dan di saat senggang melakukan pembicaraan bilateral dengan beberapa kepala pemerintahan. Kronologi pertemuan tersebut sulit untuk dikatakan bahwa Indonesia memberi penilaian posisi stretegis darinegar-negara tersebut, karena kelaziman protokoler tuan rumah yang menyusun jadual pertemuan di sela-sela pertemuan puncak tersebut.
Promosi Indonesia
Terlepas dari pemaknaan posisi negara yang ditemui oleh presiden Joko Widodo terungkap fakta bahwa Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan Jepang boleh dibilang merupakan empat negara penting yang menjadi sasaran promosi Program Poros Maritim Indonesia, baru negara lain seperti Inggris dan Perancis , Australia ada di urutan berikutnya.
Lima pilar Poros Maritim yang ditawarkan oleh Indonesia adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen menjaga sumber daya laut, membangun infra struktur maritim, diplomasi maritim dan membangun pertahanan maritim( Kompas, 17 November 2014, hal. 5). Secara lugas Joko Widodo mengungkapkan tawaran kerjasama investasi kepada negara-negara yang tergabung di APEC, ASEAN dan G 20. Di kalangan pengusaha yang hadir dalam pertemuan APEC juga ditawarkan hal yang sama. Respon banyak negara dan pengusaha ditengarai tertarik dengan promosi Indonesia ini. tawaran Indonesia ini tentu saja merupakan hal yang logis , karena dari segi pembiayaan Indonesia tak akan mampu mencukupi secara mandiri.
Pembangunan kembali budaya maritim menyiratkan bahwa laut, nelayan, pulau-pulau yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia ditempatkan sebagai fokus perhatian dalam pembangunan nasional Indonesia. Laut harus diletakkan posisinya sebagai pintu depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, laut diposisikan sebagai jalan penghubung bagi selruh wilayah daratan Indonesia, laut yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya raya diposisikan sebagai sumber penghasilan bagi masa depan Indonesia. Dalam konteks ini pekerjaan rumah yang dihadapi tidak ringan. Untuk menjadi pintu keluar Indonesia harus memiliki pelabuhan samudera yang bertaraf internasional di berbagai tempat dan wilayah. Sebagai jalan penghubung harus diakui sampai saat inimasih banyak pulau dan kepulauan terutama di perbatasan kedaulatan Indonesia justru terasing dan terbelakang, nbahkan ada yang kemudian penduduknya memilih berinteraksi dengan negara tetangga.
Untuk mendukung optimalisasi peranan dan manfaat lautan di seluruh Indonesia terbukti sampai saat ini masih sdangat kurang infra struktur yang diperlukan agar seluruh wilayah bisa tersambung dan terintegrasi melalui lauatn ini. Bukan hanya pelabuhan yang modern dibutuhkan sebagai infra struktur, namun jumlah, kualitas, dan tonage kapal yang mampu menghubugkan laut dengan pulau-pulau merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Selama ini kapal tradisional dan kapal-kapal yang ukurannya kecil yang berlayar antar pulau, sehingga hasil bumi dan laut yang dihasilkan, serta hasil industri dari pulau-pulau yang maju ke pulau-pulau yang tertinggal tidak iptimal. Sektor ini menyajikan potensi usaha yang luar biasa besar dan menarik minat pengusaha.
Diplomasi maritim diperlukan guna mendukung optimalisasi fungsi laut dan pembangnan infra struktur maritim. Joko Widod, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjalankan fungsidiplomasi yang menarik . Secara lugas Jok Widodo menyatakan bahwa Indonesia butuh investasi besar dan menawarkan kerjasama investasi dengan siap pun dengan catatan kerjasama investasi tersebut harus sejalan dengan kepantingan nasional Indonesia. Retno Marsudi mengungkapkan prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang dterjemahkan oleh pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkenal dengan zero enemy thousan friends perlu direvisi , karena kurang memenuhi kebutuhan Program Poros Maritim. Retno menegaskan Indonesia siap menjalin hubungan persahabatan dengan siapa saja, namun kepentingan nasional Indonesia harus menjadi prioritas utama, sehingga untuk itu Indonesia siap untuk mempertahankan kedaulatan kepentingan nasional Indonesia. Ini memberi sinyal Indonesia akan bersikap tegas terhadap siap pun yang akan mengganggu kedaulatan Indonesia akan diladeni. Susi Pudjiastuti melakukan gebrakan diplomasi yang lebih operasional dengan mengundang duta besar negar-negar tetangga yang sering berkepntingan dengan laut di wilayah Indonesia. Susi membuat serangkaian kesepakatan dengan negara-negara-negara itu dlam hal pemanfaatan sumber daya laut dan menata kembali perijinan kapal-kapal yang beroperasi di wilayah laut Indonesia.
Pembangunan pertahanan laut sesungguhnya sudah dimulai oleh pemerintahan SBY, namun setelah pelantikan presiden Joko Widodo TNI melakukan manuver yang menarik, yaitu dengan menangkap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah perairan Indonesia dan mencuri ikan di wilayah Idonesia, TNI AU juga memaksa mendarat pesawat Australia dan Singapura dan mulai melakukan monitoring secara terbuka terhadap wilayah udara yang sering dilanggar oleh banyak negara. Pembentukan Badan Keamanan Laut menyiratkan pesan bahwa Indonesia serius dlam mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia.
Tantangan yang dihadapi
Banyak tantangan yang dihadapi pemerintahan inidalam menyukseskan Program Indonesia Poros Maritim Dunia. Tantangan pertama dari segi anggaran negara dalam lima tahun ke depan biaya yang dibutuhkan sangat besar dan dipastikan APBN tidak dapat mencukupi. Untuk mengatasi ini tawaran investasi merupakan salah satu opsi. Opsi kedua adalah meminjam ke negara donordan lemabag-lembaga keuagan internasional. Masalahnya saat ini debt service resio utang luar negeri Indonesiasudah mencapai 50 % dari PDB. Artinya posisi Indonesia diambang ketidakmampuan untuk membayar cicilan utang luar negeri. Solusi yang paling rasional menaikkan pendpatan pajak dan pendapatan non pajak. Target penerimaan pajak tahun ini belum tercapai. Masih banyak pajak perorangan dan korporasi yang belum membayar. Banyak pula perorangan yang belum taat bayar pajak. Ini merupakan pekerjaan rumah Direktorat Jenderal Pajak yangharus melakukan berbagai terobosan agar pajak dapat lebih banyak masuk ke kas negara. Kebijakan insentif dan disinsentif pajak perlu dilakukan inovasi.
Investasi merupakan pilihan yang menjanjikan pemasukan modal untuk membangun. Kementerian BUMNharus menata kembali investasi asing yang berguna bagi Indonesia, mulai dari perijinan, perpajakan, nilai tambah investasi bagi rakyat Indonesia, sinkronisasi kebijakan BUMN dengan pemerintah daerah perlu juga menjadi perhatian. Investasi di bidang sumber daya tambang, mineral dan gas perlu ditata kembali, sehingga menghasilkan nilai tambah untuk ekspor bahan jadi atau setengah jadi. Ijin eksplorasi juga harus memerhatikan kondisi lingkungan geografis dan sosialnya.
Pengamanan maritim memerlukan modernisasi alutsista dan kemampuan profesional personil militer. Industri dalam negeri perlu dilibatkan lebih intens dalam memroduksi alat pertahanan, khususnya alutsista laut dan udara. Bukan berarti matra darat diabaikan, dalam jangka pendek dan menegah kebutuhan difokuskan pada matra laut dan udara untuk menjaga kedaulatan maritim.
Industri kelautan dlam negeri juga harus diberi insentif agar bisa terus berkembang sama baiknya dengan industri asing. Kemitraan swasta asing dan domestik harus didorong terutama dalam aspek alih teknologi dan manjerial pemerintah secara tegas perlu mengatur soal ini, sehingga tidakada investasi asing yang tak mau berbagi alih teknologi dan manjerial
Tantangan yang tak kalah serius adalah bagaimana meningkatkan harkat derajad dan kesejahteraan para nelayan yang selama ini selalu dihimpit oleh kemiskinan. kebijakan sistemik dan struktural perlu dilakukan agar nelayan bukan jadi obyek, namun bisa menjadi subyek dalam memanfaatkan laut sebagai habitatnya. Subsidi dalam jangka pendek bisa diberikan dalam bentukpembelian BBM, namun yang jauh lebih penting bagaiman membantu nelayan bisa memperoleh ketrampilan menjadi pelaut yang handal dan akhirnya nanti mereka tidak menggunakan BBM subsidi sebagai modalitas mereka melaut. Ketrampilan juga perlu diberikan dalam hal pemanfaatan sumber daya laut dan pemasaran produk laut yang mereka peroleh. Barngkali koperasi nelayan perlu diberdayakan lebih intensif dan bank petani dan nelayan perlu dibentuk oleh pemerintah guna membantu sektor finansial usaha petani dan nelayan.
Apabila tantangan ini dapat diatasi selama pemerintahan Joko Widodo bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan meningkat signifikan. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan hanya program yang gagal, namun akan mampu memberi kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan Indonesia Hebat bukansekadar impian. Selamat bekerja dan berkarya presiden Joko Widod dan seluruh jajaran kabinetnya. Bangsa ini sedang berharap banyak dan cemas program ini terwujud dan berhasil menjadikan Indonesia Jaya buan sebagai slogan.
Purworejo, 17 November 2014
Promosi Indonesia
Terlepas dari pemaknaan posisi negara yang ditemui oleh presiden Joko Widodo terungkap fakta bahwa Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan Jepang boleh dibilang merupakan empat negara penting yang menjadi sasaran promosi Program Poros Maritim Indonesia, baru negara lain seperti Inggris dan Perancis , Australia ada di urutan berikutnya.
Lima pilar Poros Maritim yang ditawarkan oleh Indonesia adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen menjaga sumber daya laut, membangun infra struktur maritim, diplomasi maritim dan membangun pertahanan maritim( Kompas, 17 November 2014, hal. 5). Secara lugas Joko Widodo mengungkapkan tawaran kerjasama investasi kepada negara-negara yang tergabung di APEC, ASEAN dan G 20. Di kalangan pengusaha yang hadir dalam pertemuan APEC juga ditawarkan hal yang sama. Respon banyak negara dan pengusaha ditengarai tertarik dengan promosi Indonesia ini. tawaran Indonesia ini tentu saja merupakan hal yang logis , karena dari segi pembiayaan Indonesia tak akan mampu mencukupi secara mandiri.
Pembangunan kembali budaya maritim menyiratkan bahwa laut, nelayan, pulau-pulau yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia ditempatkan sebagai fokus perhatian dalam pembangunan nasional Indonesia. Laut harus diletakkan posisinya sebagai pintu depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, laut diposisikan sebagai jalan penghubung bagi selruh wilayah daratan Indonesia, laut yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya raya diposisikan sebagai sumber penghasilan bagi masa depan Indonesia. Dalam konteks ini pekerjaan rumah yang dihadapi tidak ringan. Untuk menjadi pintu keluar Indonesia harus memiliki pelabuhan samudera yang bertaraf internasional di berbagai tempat dan wilayah. Sebagai jalan penghubung harus diakui sampai saat inimasih banyak pulau dan kepulauan terutama di perbatasan kedaulatan Indonesia justru terasing dan terbelakang, nbahkan ada yang kemudian penduduknya memilih berinteraksi dengan negara tetangga.
Untuk mendukung optimalisasi peranan dan manfaat lautan di seluruh Indonesia terbukti sampai saat ini masih sdangat kurang infra struktur yang diperlukan agar seluruh wilayah bisa tersambung dan terintegrasi melalui lauatn ini. Bukan hanya pelabuhan yang modern dibutuhkan sebagai infra struktur, namun jumlah, kualitas, dan tonage kapal yang mampu menghubugkan laut dengan pulau-pulau merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Selama ini kapal tradisional dan kapal-kapal yang ukurannya kecil yang berlayar antar pulau, sehingga hasil bumi dan laut yang dihasilkan, serta hasil industri dari pulau-pulau yang maju ke pulau-pulau yang tertinggal tidak iptimal. Sektor ini menyajikan potensi usaha yang luar biasa besar dan menarik minat pengusaha.
Diplomasi maritim diperlukan guna mendukung optimalisasi fungsi laut dan pembangnan infra struktur maritim. Joko Widod, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjalankan fungsidiplomasi yang menarik . Secara lugas Jok Widodo menyatakan bahwa Indonesia butuh investasi besar dan menawarkan kerjasama investasi dengan siap pun dengan catatan kerjasama investasi tersebut harus sejalan dengan kepantingan nasional Indonesia. Retno Marsudi mengungkapkan prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang dterjemahkan oleh pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkenal dengan zero enemy thousan friends perlu direvisi , karena kurang memenuhi kebutuhan Program Poros Maritim. Retno menegaskan Indonesia siap menjalin hubungan persahabatan dengan siapa saja, namun kepentingan nasional Indonesia harus menjadi prioritas utama, sehingga untuk itu Indonesia siap untuk mempertahankan kedaulatan kepentingan nasional Indonesia. Ini memberi sinyal Indonesia akan bersikap tegas terhadap siap pun yang akan mengganggu kedaulatan Indonesia akan diladeni. Susi Pudjiastuti melakukan gebrakan diplomasi yang lebih operasional dengan mengundang duta besar negar-negar tetangga yang sering berkepntingan dengan laut di wilayah Indonesia. Susi membuat serangkaian kesepakatan dengan negara-negara-negara itu dlam hal pemanfaatan sumber daya laut dan menata kembali perijinan kapal-kapal yang beroperasi di wilayah laut Indonesia.
Pembangunan pertahanan laut sesungguhnya sudah dimulai oleh pemerintahan SBY, namun setelah pelantikan presiden Joko Widodo TNI melakukan manuver yang menarik, yaitu dengan menangkap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah perairan Indonesia dan mencuri ikan di wilayah Idonesia, TNI AU juga memaksa mendarat pesawat Australia dan Singapura dan mulai melakukan monitoring secara terbuka terhadap wilayah udara yang sering dilanggar oleh banyak negara. Pembentukan Badan Keamanan Laut menyiratkan pesan bahwa Indonesia serius dlam mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia.
Tantangan yang dihadapi
Banyak tantangan yang dihadapi pemerintahan inidalam menyukseskan Program Indonesia Poros Maritim Dunia. Tantangan pertama dari segi anggaran negara dalam lima tahun ke depan biaya yang dibutuhkan sangat besar dan dipastikan APBN tidak dapat mencukupi. Untuk mengatasi ini tawaran investasi merupakan salah satu opsi. Opsi kedua adalah meminjam ke negara donordan lemabag-lembaga keuagan internasional. Masalahnya saat ini debt service resio utang luar negeri Indonesiasudah mencapai 50 % dari PDB. Artinya posisi Indonesia diambang ketidakmampuan untuk membayar cicilan utang luar negeri. Solusi yang paling rasional menaikkan pendpatan pajak dan pendapatan non pajak. Target penerimaan pajak tahun ini belum tercapai. Masih banyak pajak perorangan dan korporasi yang belum membayar. Banyak pula perorangan yang belum taat bayar pajak. Ini merupakan pekerjaan rumah Direktorat Jenderal Pajak yangharus melakukan berbagai terobosan agar pajak dapat lebih banyak masuk ke kas negara. Kebijakan insentif dan disinsentif pajak perlu dilakukan inovasi.
Investasi merupakan pilihan yang menjanjikan pemasukan modal untuk membangun. Kementerian BUMNharus menata kembali investasi asing yang berguna bagi Indonesia, mulai dari perijinan, perpajakan, nilai tambah investasi bagi rakyat Indonesia, sinkronisasi kebijakan BUMN dengan pemerintah daerah perlu juga menjadi perhatian. Investasi di bidang sumber daya tambang, mineral dan gas perlu ditata kembali, sehingga menghasilkan nilai tambah untuk ekspor bahan jadi atau setengah jadi. Ijin eksplorasi juga harus memerhatikan kondisi lingkungan geografis dan sosialnya.
Pengamanan maritim memerlukan modernisasi alutsista dan kemampuan profesional personil militer. Industri dalam negeri perlu dilibatkan lebih intens dalam memroduksi alat pertahanan, khususnya alutsista laut dan udara. Bukan berarti matra darat diabaikan, dalam jangka pendek dan menegah kebutuhan difokuskan pada matra laut dan udara untuk menjaga kedaulatan maritim.
Industri kelautan dlam negeri juga harus diberi insentif agar bisa terus berkembang sama baiknya dengan industri asing. Kemitraan swasta asing dan domestik harus didorong terutama dalam aspek alih teknologi dan manjerial pemerintah secara tegas perlu mengatur soal ini, sehingga tidakada investasi asing yang tak mau berbagi alih teknologi dan manjerial
Tantangan yang tak kalah serius adalah bagaimana meningkatkan harkat derajad dan kesejahteraan para nelayan yang selama ini selalu dihimpit oleh kemiskinan. kebijakan sistemik dan struktural perlu dilakukan agar nelayan bukan jadi obyek, namun bisa menjadi subyek dalam memanfaatkan laut sebagai habitatnya. Subsidi dalam jangka pendek bisa diberikan dalam bentukpembelian BBM, namun yang jauh lebih penting bagaiman membantu nelayan bisa memperoleh ketrampilan menjadi pelaut yang handal dan akhirnya nanti mereka tidak menggunakan BBM subsidi sebagai modalitas mereka melaut. Ketrampilan juga perlu diberikan dalam hal pemanfaatan sumber daya laut dan pemasaran produk laut yang mereka peroleh. Barngkali koperasi nelayan perlu diberdayakan lebih intensif dan bank petani dan nelayan perlu dibentuk oleh pemerintah guna membantu sektor finansial usaha petani dan nelayan.
Apabila tantangan ini dapat diatasi selama pemerintahan Joko Widodo bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan meningkat signifikan. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan hanya program yang gagal, namun akan mampu memberi kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan Indonesia Hebat bukansekadar impian. Selamat bekerja dan berkarya presiden Joko Widod dan seluruh jajaran kabinetnya. Bangsa ini sedang berharap banyak dan cemas program ini terwujud dan berhasil menjadikan Indonesia Jaya buan sebagai slogan.
Purworejo, 17 November 2014
Categories:
0 komentar:
Posting Komentar