Indonesia Poros Maritim Dunia
Program Unggulan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla adalah Poros Maritim Dunia, sehigga dalam kabinetnya diperlukan Kementrian Koordinator Kemaritiman yang dijabat oleh Dr. Indriyono Soesilo. Program ini merupakan nomenklatur baru sejak Indonesia merdeka dan menjadi bahan menarik dalam berbagai forum diskusi bahkan sampai diskusi di warung kopi.
Sosok Susi Puji Astuti yang menjadi Menteri Kelautan menyentak publik sejak selesainya pelantikan gara-gar dia dengan santainya merokok dan duduk di atas rumput halaman istana sambil menerima wawancara dengan wartawan. Ijazahnya yang hanya SMP dandengan tatto yang ada di tubuhnya menelorkan berbagai suara miring.. Namun publik seperti terkejut ketika pemilik Susi Air ini segera melakukan berbagai gebrakan di internal Kementriannya, antara lain menaikkan pendapatan dari kapal ukuran 30 GT menjadi 20 kali lipat dari sebelumnya,kapal berbobot di bawah 10 GT dibebaskan dari pungutan dan juga moratorium ijin pengadaan kapal baru.
Fakta yang cukup mengejutkan bahwa ternyata subsidi BBM yang diberikan ke nelayan yang jumlahnya trilyunan itu hanya menghasilkan devisa dari Kepada hasil tangkapan ikan yang dilakukan nelayan di laut hanya 2,6 % dari jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerinttah. Temuan fakta kapal berbobot 30 GT selama ini hanya menghasilkan pendapatan negara 300 milyard setahunnya. Sementara Susi memperkirakan seharusnya bisa memperoleh 6 triyun, sehingga pada jajarannya dia meminta target naik 5 sampai 6 trilyun.
Seperti tak mau kalah kemudian TNI Angkatan Laut menangkap kapal nelayan asing yang memasang bendera Indonesia yang ternyata dari Vietnam yang telah mencuri ikan di perairan Indonesia.Phenomena penangkapan ikan ilegal sesungguhnya sudah terjadi sejak lama dan penanggulangan soal ini belum menghasilkan hal yang signifikan. Dari 11 - 26 ton ikan ilegal yang dicuri di seluruh dunia kerugian mencapai lebih dari 10 miyard dollar AS dan 30 % kasus pencurian itu dilakukan di Indonesia. Kembali Susi membuat gebrakan yang diharapkan signifikan dalam menangani masalah pencurian ikan, yaitu dengan melakukan pertemuan dengan 6 negara pada tanggal 4 November, yaitu Duta Besar Tiongkok, Malaysia, Thailand, Duta Besar Vietrnam, Duta Besar Australia dan Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Filipina.Beberapa isu penting dari pertemuan tersebut menekan kasus penangkapan ilegal, berusaha agar kapal nelayan mereka tidak masuk kewilayah perairan Indonesia secara ilegal. Membahas kuota dan pengelolaan penangkapan ikan, batas teritoriasl penangkapan ikan, waktu tangkapan,batas ukuran produk, metode penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan sehingga usaha penangkapan ikan berkelanjutan dapat disepakati bersama.
Kalau kita bicara soal kelautan sesungguhnya laut bukan bicara hanya soal ikan yang ada di dalamnya , namun banyak aspek yang dapat didaya gunakan dari laut untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Setelah Susi membuat gebrakan-gebrakan kemudian muncul wacana yang boleh dibilang sebagai spill over. Industri galangan kapal kurang lebih ada 198 buah di Indonesia, namun industri ini ternyata tidak bisa semaju di negara-negara lain seperti di Korea, Tiongkok dan lainnya. Banyak kendala struktural yang membelit industri galangan kapal ini. Komponen kapal sebagian besar masih impor, bea masuk bahan impor yang tinggi, kredit dari perbankan juga tidak mudah, kandungan komponen lokal yang masih sedikit. Akibatnya perusahaan pelayaran domestik kurang tertarik membeli produk dalam negeri yang jatuhnya jauh lebih mahal apalagi kalau mereka beli kapal bekas yang harganya sangat murah.
Masalah laut itu menyangkut dua hal pokok, yaitu laut sebagai wilayah kedaulatan negara dan laut sebagai zona ekonomi eksklusif. Konvensi Hukum laut internasional mengatiur soal tersebut. Indonesia sebagai negara Kepulauan memiliki perbatasan dengan banyak negara. Masalah perbatasan ini masih banyak yang belum selsai atau dengan kata lain berstartus sengketa. Selain itu masih banyak kapal asing yang masuk ke wilayah zone ekonomi eksklusif Indonesia secara ilegal. Mnajemen kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi beruntung sudah ada payung hukumnya yaitu pasal 59 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan dibentuknya Bada Keamanan Laut yang membawahi 12 lembaga terkait dengan tugas menjaga, mengawasi, dan menindak pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Badan ini diharapkan akan efektif karena punya peran eksekutif bukan sekadar koordinatif seperti lembaga Bakorkamla yang dulu dibentuk pada tahun 1992.
Laut bukan hanya menyimpan kekayaan ikan saja, namun ada banyak sumber daya mineral dan energi yang mempunyai nilai ekonomi yang signifikan menyumbang bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Potensi mineral dan energi ini sudah diketahui sejak lama, namun berapa jumlah potensi yang diduga besar ini tampaknya belum secara holistik didokumentasi secara integral. Kiprah Kementrian ESDM, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus secara integral terlibat dalam upoaya memanfaatkan potensi-potensi yang ada itu. Letak potensi secara geografis dari bahan tambang dan mineral itu juga perlu pemetaan. Hasil pemetaan ini mestinya bisa dimanfaatkan secara publik dengan aturan-aturan yang ketat karena hasil pemetaan ini juga bersifat rahasia.
Laut juga merupakan tempat lalu lintas pelayaran kapal-kapal dagang, kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal militer, selain itu juga merupakan lalu lintas penghubung antara satu pulau dengan pulau lainnya. Dimensi keamanan, dimensi pertahanan, dimensi ekonomi , dimensi sosial, dan dimensi kebudayaan juga memanfaatkan lalu lintas di lautan. Ide tol laut yang sepertinya menjadi salah satu program prioritas harus punya blue print yang jelas agar tidak berdampak negatif pada lingkungan sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Tol laut ini juga perlu menyertakan prioritas dengan mengedepankan keseimbangan eko sitem, habitat laut, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tol laut ini sebaiknya dimulai dari dua arah, yaitu dari wilayah yang sangat tertingal dan wilayah yang sedang berkembang menuju setara dengan perkembangan di Pulau Jawa. Mengapa demikia? Kalau pembangunan tol laut itu dimulai dari Jakarta dan Surabaya akan menciptakan kesenjangan yang makin besar dengan wilayah di luar Jawa. Pembangunan tol laut seyogyanya dimulai dari wilayah Papua ke Sulawesi Utara, dari Perbatasan Kalimantan dengan Malaysia ke Kalimnatan Timur dan Selatan, Dari wilayah Indonesia Timur ke Indonesia Tengah. Setelah itu dilanjutkan ke Barat.
Lautan juga menyimpan potensi kepariwisataan baik pantainya, kulinernya, budaya masyarakatnya sehingga kemetrian Pariwisata, Perhubungan, Industri dan berbagai instansi pasti terlibat di dalamnya. Sungguh ironis Indonesia yang kaya dengan kekayaan wisata ini jumlah pengunjnung destinasi wisatanya kalah dengan Singapura dan Malaysia. Ini fakta yang memberi informasi pada kita bahwa sektor pariwisata belum memperoleh prioritas penggarapan yang memadai.
Dari paparan di atas bisa diambil kesimpulan Program Besar Indonesia Poros Maritim Dunia sesungguhnya belum punya perencanaan yang digarap secara sistematik, ilmiah dan strategic, namun dari pengamatan awal pemerintahan Jokowi - JK ini integrated program Kemenko Kelautan masih berjalan kurang didasari blue print perencanaan yang cukup handal. Metode Trial and Error rupanya kental terlihat dari kiprah yang dilakukan oleh masing-masing Kementrian yang dikoordinasi. Waktu masih panjang semoga dari pengalaman sebulan ini Menko Kemaritiman dapat segera menyusun buku Putih yang mencerminkan Target Akhir dari Indonesia Poros Maritim Dunia. Selamat bekerja
Sidoarjo, 5 NOvember 2014
Sosok Susi Puji Astuti yang menjadi Menteri Kelautan menyentak publik sejak selesainya pelantikan gara-gar dia dengan santainya merokok dan duduk di atas rumput halaman istana sambil menerima wawancara dengan wartawan. Ijazahnya yang hanya SMP dandengan tatto yang ada di tubuhnya menelorkan berbagai suara miring.. Namun publik seperti terkejut ketika pemilik Susi Air ini segera melakukan berbagai gebrakan di internal Kementriannya, antara lain menaikkan pendapatan dari kapal ukuran 30 GT menjadi 20 kali lipat dari sebelumnya,kapal berbobot di bawah 10 GT dibebaskan dari pungutan dan juga moratorium ijin pengadaan kapal baru.
Fakta yang cukup mengejutkan bahwa ternyata subsidi BBM yang diberikan ke nelayan yang jumlahnya trilyunan itu hanya menghasilkan devisa dari Kepada hasil tangkapan ikan yang dilakukan nelayan di laut hanya 2,6 % dari jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerinttah. Temuan fakta kapal berbobot 30 GT selama ini hanya menghasilkan pendapatan negara 300 milyard setahunnya. Sementara Susi memperkirakan seharusnya bisa memperoleh 6 triyun, sehingga pada jajarannya dia meminta target naik 5 sampai 6 trilyun.
Seperti tak mau kalah kemudian TNI Angkatan Laut menangkap kapal nelayan asing yang memasang bendera Indonesia yang ternyata dari Vietnam yang telah mencuri ikan di perairan Indonesia.Phenomena penangkapan ikan ilegal sesungguhnya sudah terjadi sejak lama dan penanggulangan soal ini belum menghasilkan hal yang signifikan. Dari 11 - 26 ton ikan ilegal yang dicuri di seluruh dunia kerugian mencapai lebih dari 10 miyard dollar AS dan 30 % kasus pencurian itu dilakukan di Indonesia. Kembali Susi membuat gebrakan yang diharapkan signifikan dalam menangani masalah pencurian ikan, yaitu dengan melakukan pertemuan dengan 6 negara pada tanggal 4 November, yaitu Duta Besar Tiongkok, Malaysia, Thailand, Duta Besar Vietrnam, Duta Besar Australia dan Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Filipina.Beberapa isu penting dari pertemuan tersebut menekan kasus penangkapan ilegal, berusaha agar kapal nelayan mereka tidak masuk kewilayah perairan Indonesia secara ilegal. Membahas kuota dan pengelolaan penangkapan ikan, batas teritoriasl penangkapan ikan, waktu tangkapan,batas ukuran produk, metode penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan sehingga usaha penangkapan ikan berkelanjutan dapat disepakati bersama.
Kalau kita bicara soal kelautan sesungguhnya laut bukan bicara hanya soal ikan yang ada di dalamnya , namun banyak aspek yang dapat didaya gunakan dari laut untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Setelah Susi membuat gebrakan-gebrakan kemudian muncul wacana yang boleh dibilang sebagai spill over. Industri galangan kapal kurang lebih ada 198 buah di Indonesia, namun industri ini ternyata tidak bisa semaju di negara-negara lain seperti di Korea, Tiongkok dan lainnya. Banyak kendala struktural yang membelit industri galangan kapal ini. Komponen kapal sebagian besar masih impor, bea masuk bahan impor yang tinggi, kredit dari perbankan juga tidak mudah, kandungan komponen lokal yang masih sedikit. Akibatnya perusahaan pelayaran domestik kurang tertarik membeli produk dalam negeri yang jatuhnya jauh lebih mahal apalagi kalau mereka beli kapal bekas yang harganya sangat murah.
Masalah laut itu menyangkut dua hal pokok, yaitu laut sebagai wilayah kedaulatan negara dan laut sebagai zona ekonomi eksklusif. Konvensi Hukum laut internasional mengatiur soal tersebut. Indonesia sebagai negara Kepulauan memiliki perbatasan dengan banyak negara. Masalah perbatasan ini masih banyak yang belum selsai atau dengan kata lain berstartus sengketa. Selain itu masih banyak kapal asing yang masuk ke wilayah zone ekonomi eksklusif Indonesia secara ilegal. Mnajemen kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi beruntung sudah ada payung hukumnya yaitu pasal 59 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan dibentuknya Bada Keamanan Laut yang membawahi 12 lembaga terkait dengan tugas menjaga, mengawasi, dan menindak pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Badan ini diharapkan akan efektif karena punya peran eksekutif bukan sekadar koordinatif seperti lembaga Bakorkamla yang dulu dibentuk pada tahun 1992.
Laut bukan hanya menyimpan kekayaan ikan saja, namun ada banyak sumber daya mineral dan energi yang mempunyai nilai ekonomi yang signifikan menyumbang bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Potensi mineral dan energi ini sudah diketahui sejak lama, namun berapa jumlah potensi yang diduga besar ini tampaknya belum secara holistik didokumentasi secara integral. Kiprah Kementrian ESDM, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus secara integral terlibat dalam upoaya memanfaatkan potensi-potensi yang ada itu. Letak potensi secara geografis dari bahan tambang dan mineral itu juga perlu pemetaan. Hasil pemetaan ini mestinya bisa dimanfaatkan secara publik dengan aturan-aturan yang ketat karena hasil pemetaan ini juga bersifat rahasia.
Laut juga merupakan tempat lalu lintas pelayaran kapal-kapal dagang, kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal militer, selain itu juga merupakan lalu lintas penghubung antara satu pulau dengan pulau lainnya. Dimensi keamanan, dimensi pertahanan, dimensi ekonomi , dimensi sosial, dan dimensi kebudayaan juga memanfaatkan lalu lintas di lautan. Ide tol laut yang sepertinya menjadi salah satu program prioritas harus punya blue print yang jelas agar tidak berdampak negatif pada lingkungan sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Tol laut ini juga perlu menyertakan prioritas dengan mengedepankan keseimbangan eko sitem, habitat laut, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tol laut ini sebaiknya dimulai dari dua arah, yaitu dari wilayah yang sangat tertingal dan wilayah yang sedang berkembang menuju setara dengan perkembangan di Pulau Jawa. Mengapa demikia? Kalau pembangunan tol laut itu dimulai dari Jakarta dan Surabaya akan menciptakan kesenjangan yang makin besar dengan wilayah di luar Jawa. Pembangunan tol laut seyogyanya dimulai dari wilayah Papua ke Sulawesi Utara, dari Perbatasan Kalimantan dengan Malaysia ke Kalimnatan Timur dan Selatan, Dari wilayah Indonesia Timur ke Indonesia Tengah. Setelah itu dilanjutkan ke Barat.
Lautan juga menyimpan potensi kepariwisataan baik pantainya, kulinernya, budaya masyarakatnya sehingga kemetrian Pariwisata, Perhubungan, Industri dan berbagai instansi pasti terlibat di dalamnya. Sungguh ironis Indonesia yang kaya dengan kekayaan wisata ini jumlah pengunjnung destinasi wisatanya kalah dengan Singapura dan Malaysia. Ini fakta yang memberi informasi pada kita bahwa sektor pariwisata belum memperoleh prioritas penggarapan yang memadai.
Dari paparan di atas bisa diambil kesimpulan Program Besar Indonesia Poros Maritim Dunia sesungguhnya belum punya perencanaan yang digarap secara sistematik, ilmiah dan strategic, namun dari pengamatan awal pemerintahan Jokowi - JK ini integrated program Kemenko Kelautan masih berjalan kurang didasari blue print perencanaan yang cukup handal. Metode Trial and Error rupanya kental terlihat dari kiprah yang dilakukan oleh masing-masing Kementrian yang dikoordinasi. Waktu masih panjang semoga dari pengalaman sebulan ini Menko Kemaritiman dapat segera menyusun buku Putih yang mencerminkan Target Akhir dari Indonesia Poros Maritim Dunia. Selamat bekerja
Sidoarjo, 5 NOvember 2014
Categories:
Poros Maritim Dunia
Pak... klo untuk wilayah perairan pantai strategis untuk basis pertahanan laut RI bagaimana eksplorasinya? Kan jg hrs dimannfaatkan? Klo dibangun tol laut disitu, apa nda terlalu riskan?
BalasHapus