Poros Maritim Dunia
Salah satu visi dan misi utama presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai salah satu Poros Maritim Dunia yang harus diperhitungkan. Wujud awal dari visi misi ini adalah dibentuknya Kementerian Koordinator Kemariman yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo. Kementerian ini membawahi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemeterian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan.
Kalau melihat Kementerian yang dikoordinasi jelas bahwa program koordinasi yang menjadi prioritas tentulah pengembangan sumber daya energi konvensional dan non konvensional yang tersimpan di dasar lautan Indonesia, destinasi wisata bahari yang selama ini belum dikembangkan secara optimal, pengembangan perikanan dan potensi hewan llaut yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan transportasi laut yang selama ini belum menjadi prioritas dari pemerintahan sebelumnya.
Potensi Laut
Indonesia mayoritas terdiri atas perairan laut yang sesungguhnya mengelilingi pulau-pulau besar dan kepulauan yang ada di wilayah kedaulatan Negara KesatuanRepublik Indonesia. Ada 17 ribu daratan pulau dan kepulauan yang menjadi tanggung jawab negara baik dalam hal menjaga kedaulatan, memanfaatkan potensi sumber daya yang terkandung di daratan tersebut. Tidak kalah penting adalah memberi rasa aman kepada penduduknya, memberi kesejahteraan dan kemakmuran dan memberi hak-hak asasi mendasar yang dimiliki oleh warga negara.
Selama ini pemerintahan yang pernah berkuasa mencoba menjalankan amanh tersebut dengan berbagai strategi dan kebijakan. Akan tetapi pemerintah belum juga mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju setingkat dengan negara-negar tetangganya yang jauh lebih kecil wilayah dan potensinya. Salah satusebabnya fokus pemanfaatan potensi lebih besar berfokus pada pemanfaatan kekayaan daratan. Sepuluh tahun terakhir pemerintah memberi ijin pada investor asing untuk mengeksplorasi potensi energi gas dan minyak di lepas pantai di beberapa wilayh Indonesia dan Pertamina sebagai satu-satunya Badan Usaha Negara yang mampu menjadi perusahaan yang investasinya dibidang energi dan gas bisa bersaing dengan asing. Ada beberapa perusahaan swasta dalam negeri seperti Medco yang mampu muncul menjadi pemain.
Joko Widodo melihat potensi yang tersembunyi di lautan sebenarnya luar biasa besar mulai dari ikan, biota laut lainnya, mineral, energi minyak dan gas yang sesungguhnya harus dapat memberi nilai tambah kepada bangsa ini. Lalu lintas di perairan Indonesia selama ini kurang memberi sumbangan pemasukan devisa yang signifikan kepada negara. Pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing kalau dihitung sudah berapa trilyun hasil ikan itu dinikmati oleh bangsa lain. JUga perompakan yang sampai sekarang masih saja terjadi dan seolah pemerintah Idonesia tidak berdaya memberantasnya.
Tantangan yang dihadapi
Kementerian Koordinator Kemaritiman yang baru dibentuk dalam jangka pendek ini menghadapi tantangan berupa sumber daya manusia yang mendukung kerja Kementerian ini. Presiden menyatakan tidak ada pembangunan gedung Kementrian baru, tidak boleh merekrut sumber daya manusia baru, tapi harus menggunakan sumber daya manusia yang sudah ada di Kemeterian yang terdahulu. Indoyono Soesilo tugas pertamanay harus mernyeleksi orang yang dianggap mampu membantu dia bekerja.Saat ini sedang dia lakukan. Gedung juga masih numpang di BPPT.
Tantangan kedua fungsi koordinasi adalah bagaimana menyelaraskan irama kerja darai berbagai Kemnterian yang dia bawahi. Masing-masing Kemeterian punya gaya kepemimpinan dan gaya kerja yang pasti berbeda. Masing-masing Kementerian punya track record yang berbeda pula. Indroyono Soesilo harus mampu menyelaraskan irama dan gaya kerja yang berbeda ini agar mereka dapat bersama-sama mengoperasionalkan program masing-masing Kementerian menjadi satu tujuan menciptakan Indonesia menjadi poros kemaritiman dunia.
Tantangan ketiga, dalam jangka pendek pemerintah ini punya keterbatasan dalam hal fiskal, sehingga pembiayaan untuk menajalankan program tentu cukup terbatas, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja harus menjadi prinsip dasar kerja menjalankan programnya. Perubahan anggaran 2015 dan kenaikan harga BBM diharapkan akan memberi ruang fiskal yang lebih longgar sehingga manuver-manuver strategis Kementerian Koordinator Kemaritiman bisa menjadi lebih leluasa.
Tantangan keempat,bagaiman dalam waktu cepat nilai tambah potensi sumber daya maritim dapat bersinergi dengan sumber daya didaratan, serta sumber daya manusia dan teknologi dapat segera memacu dari yang tadinya hanya berupa potensi bisa menjadi produk yang aktual menyumbang devisa negara, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.
Kritik terhadap Kementerian ini
Kementerian ini membawahi Kementerian ESDM, Pariwisata, Perhubungan dan Kelautan dan Perikanan. Padahal untukmenciptakan Indonesia sebagai Poros Kemaritiman memerlukan dukungan berbagai sektor yang justru tidak ada di bawah komando Kemenko ini. Industri kapal dan industri pengolahan sumner daya laut ini tentu memerlukan Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Penelitian sumber daya lautan yang komprehensif mutlak diperlukan sehingga Indonesia punya peta terkini dan ini tentu melibatkan banyak institusi yang bisa dikoordinasi oleh Kemnterian ini.
Di Indonesia memang ada bebrapa perguruan tinggi yang memilikiprgram studi kelautan dan perikanan. Ada beberapa sekolah Pelayaran yang memasok sumber daya manusia yang bekerja di kapal-kapal asing mau pun domestik. Akan tetapi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan saya kira perlu ditingkatkan dengan melakukan sertifikasi terhadap lembaga pendidikan tersebut mau pun sumber daya manusianya.
Budaya bahari hanya hidup di sebagian wilayah pantai di berbagaidaerah. Mereka menjadi pelaut dan nelayang yang punya etos kerja yang banyak diakui luar biasa, namun mereka tidak memperoleh kesjahteraan yang memadaidari hasil kerja tersebut, karena kurangnya infra struktur pendudkungnya. Kementeria Kelautan dan Perikana sudah mencanamngkan program jangka pendek membangun landasan udar skala kecil yang nanti bisa dimanfaatkan nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan dan pembagunan cold storage di sentar-sentar Tempat Pelelangan Ikan merupakan angin yang lumayan menyegarkan. Aka tetapi iniharus dikaitkan dengan kesiapan pendanaan. Kemnterian Koordinator Kemaritiman perlu memberi dukungan penuh dengan menjembatani kebutuhan para nelayan ini dengan ivestor dan lembaga keuangan.
Sosialisasi terhadap budaya bahari yang pernah dimiliki oleh bangsa ini harus ditumbuhkembangkan kembali melalui pendidikan formal dan nonformal, maka kementerian ini perlu juga menyapa Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah agar bisa menjadi satu bagian dari pembenahan kurikulum pendidikan.
Teraqkhir wilayah maritim ini faktanya sebagian besar justru dihuni oleh penduduk yang tertinggal dari berbagai dimensi kehidupan. Kementerian Koordinator Kemaritiman perlu menyapa kemeterian lain yang bisa diajak dengan cepat menangani persoalan ketertinggalan da kemiskinan yang selam ini mereka derita dan belum pernah bisa terangkat secara signifikan.
Poros Maritim Dunia meripakan maslah besar yang tidak bisa ditangani hanya dengan setengah hati. Dalam jangka satu tahun ke depan wilayah-wilayah yang menjadi obyek dan ranah kemaritiman harus sudah terlihat perubahnnya. Apabila ini tidak terjadi Joko Widodotentu akan dikecam oleh rakyat yang saat ini berharap banyak. Selamat bekerja mas Indoyono Soesilo dan kawan-kawan..rakyat menunggu kerja ..kerja..kerja keras kalian.
Purworejo, 29 Oktober 2014
Kalau melihat Kementerian yang dikoordinasi jelas bahwa program koordinasi yang menjadi prioritas tentulah pengembangan sumber daya energi konvensional dan non konvensional yang tersimpan di dasar lautan Indonesia, destinasi wisata bahari yang selama ini belum dikembangkan secara optimal, pengembangan perikanan dan potensi hewan llaut yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan transportasi laut yang selama ini belum menjadi prioritas dari pemerintahan sebelumnya.
Potensi Laut
Indonesia mayoritas terdiri atas perairan laut yang sesungguhnya mengelilingi pulau-pulau besar dan kepulauan yang ada di wilayah kedaulatan Negara KesatuanRepublik Indonesia. Ada 17 ribu daratan pulau dan kepulauan yang menjadi tanggung jawab negara baik dalam hal menjaga kedaulatan, memanfaatkan potensi sumber daya yang terkandung di daratan tersebut. Tidak kalah penting adalah memberi rasa aman kepada penduduknya, memberi kesejahteraan dan kemakmuran dan memberi hak-hak asasi mendasar yang dimiliki oleh warga negara.
Selama ini pemerintahan yang pernah berkuasa mencoba menjalankan amanh tersebut dengan berbagai strategi dan kebijakan. Akan tetapi pemerintah belum juga mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju setingkat dengan negara-negar tetangganya yang jauh lebih kecil wilayah dan potensinya. Salah satusebabnya fokus pemanfaatan potensi lebih besar berfokus pada pemanfaatan kekayaan daratan. Sepuluh tahun terakhir pemerintah memberi ijin pada investor asing untuk mengeksplorasi potensi energi gas dan minyak di lepas pantai di beberapa wilayh Indonesia dan Pertamina sebagai satu-satunya Badan Usaha Negara yang mampu menjadi perusahaan yang investasinya dibidang energi dan gas bisa bersaing dengan asing. Ada beberapa perusahaan swasta dalam negeri seperti Medco yang mampu muncul menjadi pemain.
Joko Widodo melihat potensi yang tersembunyi di lautan sebenarnya luar biasa besar mulai dari ikan, biota laut lainnya, mineral, energi minyak dan gas yang sesungguhnya harus dapat memberi nilai tambah kepada bangsa ini. Lalu lintas di perairan Indonesia selama ini kurang memberi sumbangan pemasukan devisa yang signifikan kepada negara. Pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing kalau dihitung sudah berapa trilyun hasil ikan itu dinikmati oleh bangsa lain. JUga perompakan yang sampai sekarang masih saja terjadi dan seolah pemerintah Idonesia tidak berdaya memberantasnya.
Tantangan yang dihadapi
Kementerian Koordinator Kemaritiman yang baru dibentuk dalam jangka pendek ini menghadapi tantangan berupa sumber daya manusia yang mendukung kerja Kementerian ini. Presiden menyatakan tidak ada pembangunan gedung Kementrian baru, tidak boleh merekrut sumber daya manusia baru, tapi harus menggunakan sumber daya manusia yang sudah ada di Kemeterian yang terdahulu. Indoyono Soesilo tugas pertamanay harus mernyeleksi orang yang dianggap mampu membantu dia bekerja.Saat ini sedang dia lakukan. Gedung juga masih numpang di BPPT.
Tantangan kedua fungsi koordinasi adalah bagaimana menyelaraskan irama kerja darai berbagai Kemnterian yang dia bawahi. Masing-masing Kemeterian punya gaya kepemimpinan dan gaya kerja yang pasti berbeda. Masing-masing Kementerian punya track record yang berbeda pula. Indroyono Soesilo harus mampu menyelaraskan irama dan gaya kerja yang berbeda ini agar mereka dapat bersama-sama mengoperasionalkan program masing-masing Kementerian menjadi satu tujuan menciptakan Indonesia menjadi poros kemaritiman dunia.
Tantangan ketiga, dalam jangka pendek pemerintah ini punya keterbatasan dalam hal fiskal, sehingga pembiayaan untuk menajalankan program tentu cukup terbatas, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja harus menjadi prinsip dasar kerja menjalankan programnya. Perubahan anggaran 2015 dan kenaikan harga BBM diharapkan akan memberi ruang fiskal yang lebih longgar sehingga manuver-manuver strategis Kementerian Koordinator Kemaritiman bisa menjadi lebih leluasa.
Tantangan keempat,bagaiman dalam waktu cepat nilai tambah potensi sumber daya maritim dapat bersinergi dengan sumber daya didaratan, serta sumber daya manusia dan teknologi dapat segera memacu dari yang tadinya hanya berupa potensi bisa menjadi produk yang aktual menyumbang devisa negara, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.
Kritik terhadap Kementerian ini
Kementerian ini membawahi Kementerian ESDM, Pariwisata, Perhubungan dan Kelautan dan Perikanan. Padahal untukmenciptakan Indonesia sebagai Poros Kemaritiman memerlukan dukungan berbagai sektor yang justru tidak ada di bawah komando Kemenko ini. Industri kapal dan industri pengolahan sumner daya laut ini tentu memerlukan Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Penelitian sumber daya lautan yang komprehensif mutlak diperlukan sehingga Indonesia punya peta terkini dan ini tentu melibatkan banyak institusi yang bisa dikoordinasi oleh Kemnterian ini.
Di Indonesia memang ada bebrapa perguruan tinggi yang memilikiprgram studi kelautan dan perikanan. Ada beberapa sekolah Pelayaran yang memasok sumber daya manusia yang bekerja di kapal-kapal asing mau pun domestik. Akan tetapi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan saya kira perlu ditingkatkan dengan melakukan sertifikasi terhadap lembaga pendidikan tersebut mau pun sumber daya manusianya.
Budaya bahari hanya hidup di sebagian wilayah pantai di berbagaidaerah. Mereka menjadi pelaut dan nelayang yang punya etos kerja yang banyak diakui luar biasa, namun mereka tidak memperoleh kesjahteraan yang memadaidari hasil kerja tersebut, karena kurangnya infra struktur pendudkungnya. Kementeria Kelautan dan Perikana sudah mencanamngkan program jangka pendek membangun landasan udar skala kecil yang nanti bisa dimanfaatkan nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan dan pembagunan cold storage di sentar-sentar Tempat Pelelangan Ikan merupakan angin yang lumayan menyegarkan. Aka tetapi iniharus dikaitkan dengan kesiapan pendanaan. Kemnterian Koordinator Kemaritiman perlu memberi dukungan penuh dengan menjembatani kebutuhan para nelayan ini dengan ivestor dan lembaga keuangan.
Sosialisasi terhadap budaya bahari yang pernah dimiliki oleh bangsa ini harus ditumbuhkembangkan kembali melalui pendidikan formal dan nonformal, maka kementerian ini perlu juga menyapa Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah agar bisa menjadi satu bagian dari pembenahan kurikulum pendidikan.
Teraqkhir wilayah maritim ini faktanya sebagian besar justru dihuni oleh penduduk yang tertinggal dari berbagai dimensi kehidupan. Kementerian Koordinator Kemaritiman perlu menyapa kemeterian lain yang bisa diajak dengan cepat menangani persoalan ketertinggalan da kemiskinan yang selam ini mereka derita dan belum pernah bisa terangkat secara signifikan.
Poros Maritim Dunia meripakan maslah besar yang tidak bisa ditangani hanya dengan setengah hati. Dalam jangka satu tahun ke depan wilayah-wilayah yang menjadi obyek dan ranah kemaritiman harus sudah terlihat perubahnnya. Apabila ini tidak terjadi Joko Widodotentu akan dikecam oleh rakyat yang saat ini berharap banyak. Selamat bekerja mas Indoyono Soesilo dan kawan-kawan..rakyat menunggu kerja ..kerja..kerja keras kalian.
Purworejo, 29 Oktober 2014
Categories:
Kebijakan Maritim
0 komentar:
Posting Komentar