MENCERMATI KENAIKAN BBM
Hari Minggu tanggal 16 November Menteri ESDM Sudirman Said mengumumkan pembentukan tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.Faisal Basri ekonom dari Universitas Indonesia ditunjuk sebagai Ketua. Kemudian Senin malam jam 21.15 presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi premium dan solar menjadi Rp. 8.500 dan Rp. 7500. Artinya kenaikan masing-masing sebesar Rp.2000.
Kebijakan Tidak Populer
Sejak tanggal 18 November jam 00.00 WBI harga BBM bersubsidi dinaikkan di tengah phenomena penurunan harga minyak dunia yang menurun sekitar 75 - 78 US dollar per barrel dan di beberpa negara justru sedang merencanakan untuk menurunkan harga minyaknya di dalam negeri. Keputusan ini tentu saja tak mengejutkan, karena berkali-kali presiden dan wakil presiden dalam beberapa kesempatan sudah memberi sinyal soal kenaikan itu. Akan tetapi masyarakat yang terus mengikuti perkembangan harga minyak dunia masih punya perkiraan kenaikan tersebut akan ditunda sampai harga minyak dunia naik lagi. Ternyata kenaikan itu terjadi lebih cepat dari perkiraan sebagian masyarakat.
Reaksi sebelum resmi diumumkan di berbagai daerah sudh muncul demonstrasi yang menolak kenaikan harag BBM bersubsidi dan di media televisi pun hampir tiap hari muncul pro dan kontra. Kebijakan ini kemudian memunculkan pertanyaan seberapa jauh akan berdampak pada masyarakat?
Pembentukan tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk dua hari lalu belum sempat melaksanakan tugas sudah disusul dengan kebijakan kenaikan BBM. Faisal Basri menyatakan bahwa tim ini bukan sekadar membahas mInyak bumi sebagai sumber energi, namun minyak bumi uga merupakan pendukung industri petro kimia yang berimplikasi secara luas pada pertumbuhan industri dan perekonomian Indonesia. Berdasar argumen ini, maka dalam waktu yang singkat terjadi kenaikan BBM bersubsidi itu, memberi sinyal bahwa Reformasi Tata Kelola Migas memang bersifat koinsidensi dengan kenaikan BBM.
Menurut perkiraan kenaikan sebesar Rp.2.000 ini dampaknya akan meningkatkan inflasi sebesar 2 % yang berarti tahun 2014 tingkat inflasi menjadi 7,3 %. Dampak lainnya bertambahnya kurang lebih 10 juta orang yang menjadi kategori miskin. Artinya kalau sebelum kenaikan jumlah orang miskin yang menerima kartu sakti Joko Widodo 86,4 milyar menjadi 96, 4 milyaran. Belum sekian juta orang yang berada di atas garis kemiskinan yang juga merasakan dampak kenaikan BBM tersebut.
Kenaikan tersebut menurut para pakar menghasilkan dana fiskal sejumlah hampir 100 trilyun rupiah, sehingga akan dapat digunakan untuk infra struktur Rp. 85,7 trilyun yang berupa Peningkatan Ketahanan Air seperti pembangunan /peningkatan jaringan irigasi, waduk-waduk, embung-embung, pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana dan sarana air baku; PeningkatanKetersediaan Infra struktur pelayanan dasar yang berupa peningkatan rasio elektrifikasi, peningkatan akses air minum, meningkatkan akses sanitasi, penanganan perumahan kumuh (Kompas, 18 November, hal. 1 dan 15)
Dengan melihat perencanaan pemanfaatan kenaikan BBM untuk proyek infra struktur tentu saja memberikan harapan -harapan positif berupa terciptanya lapangan kerja yang dibutuhkan, peningkatan akses perekonomian yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh rakyat dan pelaku ekonomi da tentu saja bisa memberi sumbangan terjadinya pertumbuhan ekonomi, distribusi barang, orang dan jasa yang juga bertambah, memperbaiki kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Akan tetapi dampak langsung dari kenaikan BBM justru terjadinya peningkatan jumlah rakyat miskin, tekanan ekonomi yang meningkat baik di kalangan miskin mau pun yang di atas garis kemiskinan. Peningkatan harga bahan pokok sudah dirasakan begitu rakyat mendengar kenaikan harga BBM. Operasi pasar untuk menyetabilkan harga bahan pokok juga belum terdengar gaungnya. Kartu sakti yang tercetak baru 1 juta sementara kebutuhan hampir 100 juta. Artinya bantalan sosial yang diwacanakan sejak kampanye sebenarnya secara nyata belum sampai ke seluruh rakyat yang berhak menerima. Rakyat miskin harus menunggu uluran tangan pemerintah, sementara penderitaan mereka sudah harus dijalani. Presiden Joko Widodo memang menyatakan dia tak takut ambil kebijakan tidak populer dengan mengajak rakyat untuk bersakit-sakit dahulu dan kemudian bersenang-senang kemudian.. Peribahasa ini memang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam implementasinya tak semudah yang dikatakan. Dalam waktu bersakit-sakit dan bantalan sosialnya belum siap bisa membuat masyarakat yang susah merasa bahwa pemerintah menjadikan mereka sebagai korban. Untuk mengatasi kemiskinan yang diderita dan pada saat sama harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga sangat mungkin sebagian ambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal.
Presiden Joko Widodo yang hampir sebulan berkuasa mempertaruhkan reputasinya sebagai pemimpin yang dalam kampanyenya pro rakyat dan akan menyejahterakan rakyat. Kenaikan sudah diketuk palunya, masyarakat juga sudah mulai bereaksi. Permasalahan yang sekiranya krusial bagaimana pemerintah mengantisipasi ekses negatif dari kenaikan BBM ini. Apakah Joko Widodo harus kembali blusukan melakukan komunikasi politik dengan terjun ke tengah masyarakat? Meredam kekesalan, kemarahan dan kekecewaan rakyat. Jalan ini sepertinya sulit untuk bisa menenangkan gejolak yang ada di masyarakat.
Operasi pasar bahan pokok perlu segera dilakukan ., karena ini merupakan salah satu jalan dalam upaya meminimalisi ekses negatif. Pemerintah harus segera terjun sebelum para spekulan memainkan harga komoditas bahan pokok di pasaran. Pemerintah perlu segera melakukan komunikasi dengan stake holder yang berkaitan dengan kenaikan BBM. Pendekatan juga perlu dilakukan dengan Serikat Pekerja dan Buruh serta asosiasi pengusaha agar dapat membantu meminimalkan ekses negatif tersebut. Perlu kegiatan jangka pendek yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah menolong mereka yang kena dampak kenaikan, sementara kartu-kartu itu belum sampai ke tangan mereka dengan mengerjakan program padat karya seperti yang pernah dilakukan oleh Orde Baru.
Untuk membangkitkan kepercayaan rakyat program infra struktur harus segera ditenderkan dan prosedur tender harus transparan sehingga praktek KKN yang sudah biasa dilakukan oleh para pemburu rente bisa dikurangi syukur bisa dihapuskan.Setelah tender harus segera dilaksanakan sehingga terbuka banyak lapangan kerja . Proses ini mungkin memerlukan waktu sekitar enam bulan , syukur bisa dipercepat sehingga sebelum akhir tahun anggaran bisa selesai. Audit pun juga harus segera dilaksanakan sehingga pada akhir tahun anggaran tidak menyisakan masalah .
Kebijakan tidak populer ini akan memberi buah manis kalau apa yang diancang dan direncanakan sesuai dengan blue print yang sudah digodog. Rakyat tentu saja menunggu bukti bersakitsakit dahulu, bersenangsenang kemudian memang bisa operasional di tangan Joko Widodo.
Purworejo, 18 November 2014
Kebijakan Tidak Populer
Sejak tanggal 18 November jam 00.00 WBI harga BBM bersubsidi dinaikkan di tengah phenomena penurunan harga minyak dunia yang menurun sekitar 75 - 78 US dollar per barrel dan di beberpa negara justru sedang merencanakan untuk menurunkan harga minyaknya di dalam negeri. Keputusan ini tentu saja tak mengejutkan, karena berkali-kali presiden dan wakil presiden dalam beberapa kesempatan sudah memberi sinyal soal kenaikan itu. Akan tetapi masyarakat yang terus mengikuti perkembangan harga minyak dunia masih punya perkiraan kenaikan tersebut akan ditunda sampai harga minyak dunia naik lagi. Ternyata kenaikan itu terjadi lebih cepat dari perkiraan sebagian masyarakat.
Reaksi sebelum resmi diumumkan di berbagai daerah sudh muncul demonstrasi yang menolak kenaikan harag BBM bersubsidi dan di media televisi pun hampir tiap hari muncul pro dan kontra. Kebijakan ini kemudian memunculkan pertanyaan seberapa jauh akan berdampak pada masyarakat?
Pembentukan tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk dua hari lalu belum sempat melaksanakan tugas sudah disusul dengan kebijakan kenaikan BBM. Faisal Basri menyatakan bahwa tim ini bukan sekadar membahas mInyak bumi sebagai sumber energi, namun minyak bumi uga merupakan pendukung industri petro kimia yang berimplikasi secara luas pada pertumbuhan industri dan perekonomian Indonesia. Berdasar argumen ini, maka dalam waktu yang singkat terjadi kenaikan BBM bersubsidi itu, memberi sinyal bahwa Reformasi Tata Kelola Migas memang bersifat koinsidensi dengan kenaikan BBM.
Menurut perkiraan kenaikan sebesar Rp.2.000 ini dampaknya akan meningkatkan inflasi sebesar 2 % yang berarti tahun 2014 tingkat inflasi menjadi 7,3 %. Dampak lainnya bertambahnya kurang lebih 10 juta orang yang menjadi kategori miskin. Artinya kalau sebelum kenaikan jumlah orang miskin yang menerima kartu sakti Joko Widodo 86,4 milyar menjadi 96, 4 milyaran. Belum sekian juta orang yang berada di atas garis kemiskinan yang juga merasakan dampak kenaikan BBM tersebut.
Kenaikan tersebut menurut para pakar menghasilkan dana fiskal sejumlah hampir 100 trilyun rupiah, sehingga akan dapat digunakan untuk infra struktur Rp. 85,7 trilyun yang berupa Peningkatan Ketahanan Air seperti pembangunan /peningkatan jaringan irigasi, waduk-waduk, embung-embung, pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana dan sarana air baku; PeningkatanKetersediaan Infra struktur pelayanan dasar yang berupa peningkatan rasio elektrifikasi, peningkatan akses air minum, meningkatkan akses sanitasi, penanganan perumahan kumuh (Kompas, 18 November, hal. 1 dan 15)
Dengan melihat perencanaan pemanfaatan kenaikan BBM untuk proyek infra struktur tentu saja memberikan harapan -harapan positif berupa terciptanya lapangan kerja yang dibutuhkan, peningkatan akses perekonomian yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh rakyat dan pelaku ekonomi da tentu saja bisa memberi sumbangan terjadinya pertumbuhan ekonomi, distribusi barang, orang dan jasa yang juga bertambah, memperbaiki kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Akan tetapi dampak langsung dari kenaikan BBM justru terjadinya peningkatan jumlah rakyat miskin, tekanan ekonomi yang meningkat baik di kalangan miskin mau pun yang di atas garis kemiskinan. Peningkatan harga bahan pokok sudah dirasakan begitu rakyat mendengar kenaikan harga BBM. Operasi pasar untuk menyetabilkan harga bahan pokok juga belum terdengar gaungnya. Kartu sakti yang tercetak baru 1 juta sementara kebutuhan hampir 100 juta. Artinya bantalan sosial yang diwacanakan sejak kampanye sebenarnya secara nyata belum sampai ke seluruh rakyat yang berhak menerima. Rakyat miskin harus menunggu uluran tangan pemerintah, sementara penderitaan mereka sudah harus dijalani. Presiden Joko Widodo memang menyatakan dia tak takut ambil kebijakan tidak populer dengan mengajak rakyat untuk bersakit-sakit dahulu dan kemudian bersenang-senang kemudian.. Peribahasa ini memang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam implementasinya tak semudah yang dikatakan. Dalam waktu bersakit-sakit dan bantalan sosialnya belum siap bisa membuat masyarakat yang susah merasa bahwa pemerintah menjadikan mereka sebagai korban. Untuk mengatasi kemiskinan yang diderita dan pada saat sama harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga sangat mungkin sebagian ambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal.
Presiden Joko Widodo yang hampir sebulan berkuasa mempertaruhkan reputasinya sebagai pemimpin yang dalam kampanyenya pro rakyat dan akan menyejahterakan rakyat. Kenaikan sudah diketuk palunya, masyarakat juga sudah mulai bereaksi. Permasalahan yang sekiranya krusial bagaimana pemerintah mengantisipasi ekses negatif dari kenaikan BBM ini. Apakah Joko Widodo harus kembali blusukan melakukan komunikasi politik dengan terjun ke tengah masyarakat? Meredam kekesalan, kemarahan dan kekecewaan rakyat. Jalan ini sepertinya sulit untuk bisa menenangkan gejolak yang ada di masyarakat.
Operasi pasar bahan pokok perlu segera dilakukan ., karena ini merupakan salah satu jalan dalam upaya meminimalisi ekses negatif. Pemerintah harus segera terjun sebelum para spekulan memainkan harga komoditas bahan pokok di pasaran. Pemerintah perlu segera melakukan komunikasi dengan stake holder yang berkaitan dengan kenaikan BBM. Pendekatan juga perlu dilakukan dengan Serikat Pekerja dan Buruh serta asosiasi pengusaha agar dapat membantu meminimalkan ekses negatif tersebut. Perlu kegiatan jangka pendek yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah menolong mereka yang kena dampak kenaikan, sementara kartu-kartu itu belum sampai ke tangan mereka dengan mengerjakan program padat karya seperti yang pernah dilakukan oleh Orde Baru.
Untuk membangkitkan kepercayaan rakyat program infra struktur harus segera ditenderkan dan prosedur tender harus transparan sehingga praktek KKN yang sudah biasa dilakukan oleh para pemburu rente bisa dikurangi syukur bisa dihapuskan.Setelah tender harus segera dilaksanakan sehingga terbuka banyak lapangan kerja . Proses ini mungkin memerlukan waktu sekitar enam bulan , syukur bisa dipercepat sehingga sebelum akhir tahun anggaran bisa selesai. Audit pun juga harus segera dilaksanakan sehingga pada akhir tahun anggaran tidak menyisakan masalah .
Kebijakan tidak populer ini akan memberi buah manis kalau apa yang diancang dan direncanakan sesuai dengan blue print yang sudah digodog. Rakyat tentu saja menunggu bukti bersakitsakit dahulu, bersenangsenang kemudian memang bisa operasional di tangan Joko Widodo.
Purworejo, 18 November 2014
Categories:
Kebijakan BBM
0 komentar:
Posting Komentar