ASPEK ASPEK PENATAAN SUMBER DAYA WILAYAH LAUT INDONESIA
Indonesia sudah menegaskan berkeinginan
menjadi negara yang bisa menjadi Poros Maritim Dunia. Berarti Indonesia punya
komitmen untuk menjadikan lautan Indonesia menjadi bukan hanya sebagai media penghubung antar
pulau dan kepulauan yang tersebar di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.
Indonesia juga harus bisa berperan sebagai urat nadi perekonomian dunia melalui
lalu lintas laut dan eksplorasi sumber daya lautnya. Wilayah laut juga
merupakan sumber kekayaan yang harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu
menjadi nilai tambah yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Laut juga
menjadi beranda depan Indonesia untuk dapat berhubungan dengan dunia luar dan
harus menjadi tuan rumah di wilayah lautan Indonesia.
Aspek
Geografi Laut
Hampir ¾ wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah terdiri atas selat, teluk dan lautan. Lautan Indonesia secara
geografis memilki posisi yang strategis, karena menghubungkan antara benua Australia dengan Asia. Samudera Hindia dengan Lautan Pasifik juga
terhubung oleh wilayah laut indonesia. Dinamika politik dan keamanan di wilayah
tersebut sekarang dan kedepan menjadi semakin penting dan perlu dicermati.
Laut yang ada di wilayah Indonesia menyimpan
banyak kekayaan alam yang luar biasa mulai dari ikan, terumbu karang mau pun
biota laut lainnya. Selain itu tambang minyak dan gas di lepas pantai terdapat
di berbagai tempat dan juga tambang dan mineral non migas juga diduga
potensinya cukup besar. Terbukti bahwa banyak kasus pencurian ikan yang
dilakukan nelayan asing saat ini terungkap dengan jelas sangat merugikan
Indonesia, sehingga Kemeterian Kelautan mengambil berbagai kebijakan berkaitan
dengan masalah perikanan. Salah satunya adalah moratorium pengadaan ijin kapal
perikanan yang beroperasi di wilayah
laut Indonesia dan melarang praktek transhipment
di lautan. Penenggelaman kapalyang secara ilegal masuk ke Indonesia juga telah
dilakukan oleh TNI ALRI hari Jum’at lalu. Dampak kebijakan moratorium yang
terlihat dalam jangka pendek ini adalah berlimpahnya pasokan ikan di Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya jarang terjadi.
Dalam konteks ini harapan Indonesia agar
timbul efek jera kepada nelayan asing untuk tidak seenaknya masuk ke wilayah
perairan Indonesia. Apabila ingin mengambil ikan di Indonesia harus mengikuti
aturan yang berlaku di Indonesia. Kita masih menunggu apa harapan ini akan
tercapai.
Apabila mengikuti data geografis dan hukum
laut internasional secara geografis cakupan wilayah Indonesia ini sangat luas,
sehingga keinginan untuk mengamankan kedaulatan Indonesia memerlukan modalitas
yang besar secara anggaran, besar pula sumber daya kapal dan sumber daya
manusia yang diperlukan dan juga teknologi modern yang mampu membantu
pengamanan laut ini. Kemampuan TNI ALRI memang sudah meningkat lumayan, namun
kalau diukur dari kacamata pertahanan dan keamanan kekuatan TNI ALRI masih belum
sampai pada tingkat minimally defensive
power. Oleh karena itu pemerintah
harus memberi perhatian pada peningkatan jumlah kapal perang, persenjataan
pendukung dan sumber daya manusia yang memadai. Dalam Rencana Strategis TNI
memang terus diupayakan, namun karena kondisi anggaran pemerintah terbatas,
maka cara memenuhinya secara bertahap. Meskipun demikian hasil yang bisa dilihat
dalam sebulan terakhir ini memberi semangat pada bangsa ini bahwa kedaulatan di
laut akan segera dapat dicapai.
Kebijakan strtegis yang perlu terus
dikembangkan adalah memberdayakan dan mendayagunakan potensi yang ada di dalam
negeri sebagai prioritas. Saat ini asumsi yang berkembang perang dalam skala
masif di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik tak akan terjadi,
meskipun ada sengketa sengketa yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam konteks
ini pilihan pengembangan kemampuan
militer TNI, khususnya TNI ALRI dan TNI AURI memrioritaskan produk dari dalam
negeri terlebih dahulu. Kalau pun ada
produk asing skema kerjasama pembuatan kapal antara Indonesia dengan Korea
Selatan yang memberi kesempatan pada PT PAL untuk bekerjasama memroduksi
merupakan skema yang memilikinilai tambah, karena ada alih teknologi dan
ketrampilan buat Indonesia. Bukan berarti TNI ADRI tidak menjadi prioritas
dalam pembangunan alat pertahanan, namun karena wacananya soal kelautan matra
darat tidak disinggung secara spesifik.
Dalam konteks pendayagunaan sumber daya alam
tentu dibutuhkan berbagai peralatan dan teknologi yang mampu mengeksplorasi
sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Akan tetapi jangan lupa bahwa
untuk menjadi tuan di tanah sendiri yang paling utama adalah kemandirian.
Kemandirian ini harus diperjuangkan, jangan sampai seperti saat prseiden
Soekarno mengumandangkan kemandirian ternyata harus gagal, karena Soekarno
salah dalam mengambil strategi. Pada saat itu Soekarno menolak bantuan asing
karena dianggap menjadi sumber penjajahan secara ekonomi. Pada saat sama
Soekarno berambisi merebut Irian Barat secara militer, sehingga kemudian
meminta bantuan berupa kapal perang pada Uni Soviet sebanyak 100 kapal. Irian Barat
memang kemudian mampu masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan
tetapi Soekarno sampai jatuhnya tidak mampu merealisasikan kemandirian secara
ekonomi , industri dan berbagai aspek lainnya. Kebijakan pemerintah yang akan
mengimpor 150 kapal untuk kebutuhan angkutan laut mirip dengan kebijakan
Soekarno dulu, hanya konteksnya berbeda. Kebijakan mengimpor 2 juta ton gula
dan juga sapi merupakan kebijakan yang kontra produktif dari asas kemandirian
yang dikampanyekan presiden Joko Widodo sewaktu mencalonkan diri. Soekarno yang
khawatir terhadap penjajahan ekonomi sepertinya berbeda bagi pemerintahan Joko Widodo yang mengklaim
terinspirasi dari Tri Saktinya Soekarno. Joko Widodo dan Jusuf Kalla sepertinya lebih
memilih jalan pragmatis dalam menerjemahkan kemandirian ini. Kebijakan impor
kapal, gula dan sapi yang juga bernuansa solusi pragmatis, harus ditinjau ulang, sebaiknya pemerintah
duduk bersama dengan stake holder
domestik termasuk perbankan untuk membicarakan soal bagaimana memacu produksi
kapal, gula dan sapi.
Industri perkapalan dari segi sumber daya
manusia sesungguhnya sudah banyak perusahaan yang mampu meneriman pesanan dari
berbagai pihak yang membutuhkan . Aka tetapi kelemahan struktural terutama di
bidangfinansial. Perusahaan galangan kapal sering kali kekurangan modal ketika
harus membuat kapal yang dipesan. Selam ini perbankan di Indonesia masih kurang
serius menyikapi soal pendanaan di imdustri perkapalan. Apabila ingin mandiri
pemerintah harus membantu industri galangan kapal ini agar supaya memeroleh
kredit murah, sehingga dapat membangun kapal sesuai perjanjian yang
ditandatangani. Selain modal pemerintah perlu memberi insentif berupa
penghapusan atau semurah mungkin memberlakukan pajak pada impor barang barang
modal yang diperlukan .
Masalah perbatasan merupakan problem yang
sampai saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Perbatasan di daratan
menyisakan banyak pekerjaan rumah, seperti pemindahan patok oleh negara
tetangga, konflik antar penduduk perbatasan kedua negara, peningkatan berbagai
aspek kehidupan penduduk di perbatasan yang termarjinalkan. Perbatasan laut
juga memunculkan sengketa pemilikan pulau terluar dengan negara negara
tetangga, pelanggaran lalu lintas nelayan dan bahkan angkatan laut juga menjadi
masalah. Peran TNI ALRI dan Kementerian Luar Negeri dalam masalah perbatasan
laut perlu dipertajam. Jangan sampai kasus Pulau Sipadan dan Ligitan terulang
kembali. Pelanggaran angkatan laut Malaysia di wilayah Pulau
Sebatik harus tidak terulang kembali. Oleh karena itu perhatian terhadap
wilayah perbatasan perlu menjadi salah
satu prioritas. Apabila perbatasan terjaga dengan baik, maka kasus masuknya
kapal ilegal ke wilayah laut Indonesia akan dapat diminimalkan atau bahkan
dihilangkan. Rambu mercu suar perlu dibangun sebagai bentuk penegasan wilayah
kedaulatan.
Masalah kualitas lingkungan hidup di lautan
Indonesia saat ini menghadapi persoalan serius, yaitu terjadinya degradasi
kualitas lingkungan hidup yang kalau tidak dicermati secara serius akan
berakibat merosotnya produk produk biota laut. Ulah nelayan yang menggunakan
bom untuk menangkap ikan berakibat matinya bibit ikan yang seharusnya belum
layak ditangkap. Selain itu kerusakan terumbu karang sebagai tempat bersemainya
perkembanganbiakan ikan juga menjadi ancaman serius. Ada usaha usaha memperbaiki
kerusakan ini, namun yang jauh lebih penting bagaiman menumbuhkan kesadaran
pada manusia yang hidup di sekitar laut dan pengunjung untuk menjaga
kelestarian terumbu karang tersebu.
Abrasi laut terjadi di berbagai tempat di
panta pantai Indonesia dikarenakan tak terkendalinya pembukaan tambak tambak
udang dan bandeng yang dibangun dengan mengorbankan hutan mangrove yang tumbuh
di panta pantai tersebut. Penghutanan kembali mangrove di pesisir pantai harus
juga menjadi prioritas yang harus diseriusi lagi. Hutan mangrove ini juga
menjadi tempat berkembangnya banyak biota laut, sehingga apabila masa angin
barat sedang melanda lautan, para nelayan yang tak bisa melaut bisa
memanfaatkan hutan mangrove ini untuk memenuhi kebutuhan seharaihari mereka.
Potensi
dan Aktualisasi Sumber Daya
Lautan bukan hanya berisi air laut, ikan dan
sumber daya alam yang ada di dalamnya. Akan tetapi di aats pulau tinggal
sekelompok manusia yang memilki keankeragaman yang khas secara agama, suku,
etnis dan budaya. Alam yang ada di dalam
lautan dan di tepinya memiliki potensi yang luar bisa bila digali dengan benar.
Nelayan yang terkenal sejak dulu menjadi
pelaut tangguh seperti dari Bugis, Bajo, Madura, Sumatera, Kalimantan, Maluku dan
Papua saat sekarang ini sebagian besar boleh dikatakan kehidupannya
terpinggirkan. Mereka ada yang mampu eksis menjadi nelayan yang kaya, namun
sebagian besar justru termasuk kategori penduduk miskin. Ketika BBM naik
nelayan menjadi salah satu kelompok yang sangat terpengaruh dengan kenaikan BBM
in, sehingga mereka kesulitan untuk melaut, karena biaya operasionalnya
meningkat dan suplai bahan bakar sering kali terlambat. Dalam jaman modern ini
nelayang tidak lagi bisa hanya mengandalkan dengan alat tradisional dan
keberanian mengarungi lautan, namun perkembangan teknologi perkapalan dan alat
penangkap ikan membuat sebagian besar nelayan tidak memilkinya, sehingga kalah
bersaing dengan nelayan asing yang peralatan dan kapalnya jauh lebih besar dan
modern.
Langkah dan tindakan Kemterian Kelautan dan
TNI ALRI saat ini terlihat memberi efek tersedianya pasokan ikan yang
berlimpah. Akan tetapi ini hanya solusi jangka pendek. Pemerintah harus memberi
solusi jangka menengah dan panjang bagaimana para nelayan bisa berdaulat di
wilayah perairannya sendiri. Diperlukan
pendampingan dan pengucuran dana yang
dikhususkan untuk pemberdayaan para nelayan. Bank khusus untuk Petani dan
Nelayang yang selama ini pernah digagas mungkin perlu direalisasikan.
Pemerintah perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan spesialisasi perkapalan
dan kelautan di beberapa wilayah nelayan agar ada regenerasi pelaut dan nelayan
yang dibekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang cukup. Pemerinah juga perlu mendorong berdirinya
industri pengolahan yang ada di dekat wilayah nelayan agar mereka lebih mudah
menjual hasil tangkapan ke industri pengolahan. Insentif pajak misalnya perlu
diberikan pada investor yang mau investasi di daerah nelayan ini. Selain itu
infra struktur dan transportasi yang mudah ke kota terdekat perlu dibangun.
Laut dan pantainya di banyak tempat di
Indonesia ini menyimpan potensi keindahan alam yang luar biasa. Namun selama
ini belum dikenal karena belum dikelola secara baik. Pemerintah Daerah perlu
didorong mengubah orientasi pembanguannnya. Bagi daerah yang punya potensi
wisata laut supaya memberi prioritas pengembangan wilayah wisata laut dan
pemberdayaan nelayan ini. Apabila serius dalam perencanaan dan implementasi
kunjungan wisata domestik dan manca negara akan dapat meningkat signifikan.
Dari wisata ini banyak devisa yang bisa diperoleh negara dan masyarakat sekitar
juga akan dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Kekayaan budaya penduduk sekitar laut juga
bisa dieksploitasi menjadi destinasi wisata bersamaan dengan keindahan alamnya.
Maslahnya promosi yang serius, terncana dan terus menerus sampai saat ini belum
benar benar dilakukan. Secara logika kunjungan wisata di Indonesia harus lebih
banyak daripada Singapura dan Malaysia yang wilayahnya jauh lebih kecil.
Masalahnya Indonesia kalah dlam hal manajemen pengelolaan dan pemasaran wisata
baik secara domestik mau pun internasional.
Dari paparan ini maka sinergi antar instansi
pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri dan intitusi lain merupakan kata kunci
penting agar penataan sektor maritim benar benar dapat meberi hasil yang
berkesinambungan. Kiprah TNI ALRI dan TNI AURI perlu didukung lebih lanjut agar
kedaulatan dilaut, udara dan bahkan di udara benar benar
dinikmati oleh bangsa ini. Dari langkah ini Indonesia yang bermartabat bukan
hanya sekadar impian
Sidoarjo, 7 Desember 2014
Categories:
Penataan wilayah laut
0 komentar:
Posting Komentar