Djoko Sulistyo

Retno Marsudi menjadi perempuan pertama Indonesia yang ditunjuk menjadi Menteri Luar Negei Indonesia. Dia diplomat karier yang menonjol danbanyak diapresiasi oleh pegawai Kementrian Luar Negeri dan sepertinya memperoleh dukungan yang luas di kalangannya.

Menteri Luar Negeri baru ini begitu dilantik menghadapi permasalahan yang sudah dia kenal sebelum dia menjadi Menteri. Logikanya dia tidak memerlukan adaptasi yang butuh waktu lama. Satu dua hari dia melakukan konsolidasi dengan jajaran petinggi Kementrian dan memetakan kembali persoalan-persoalan yang sampai saat ini dihadapi bangsa Indonesia dan yang menjadi tanggung jawab Kementrian Luar Negeri Indonesia.

Selaku orang luar saya mencoba menganalisis peta permasalahan apa yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan menjadi tanggung jawab Kemetrian Luar Negeri. Pertama masalah klasik Indonesia berhubungan secara bilateral dengan negara-negara Malaysia, Singapura, Australia, Timor Leste dan Papua Niugini dalam hal masalah perbatasan dan kedaulatan negara. Masalah batas landas kontinen dengan Malaysia, Singapura dan Australia sampai saat ini masih terus dalam tahap perundingan dan sengketa. Dengan Papua Niugini perbatasan kedua negara menyisakan masalah lalu lintas gerakan separatis Papua Merdeka (OPM). Gerakan ini sering kali melarikan diri ke wilayah Papua Niugini dan suplai logistik dan persenjataan yang dibutuhkan OPM sering kali diduga lewat perbatasan ini. Sementara dengan Timor Leste lalu lintas orang dari wilayah Timor Timur Indonesia ke wilayah Timor Leste dan tentu saja arus barang yang sering kali lewat secara ilegal. Dengan Malaysia juga menyangkut masalah perpindahan barang dan orang yang ada di perbatasan Kalimantan Utara.

Masalah ini sering membuat hubungan antar mereka dengan Indonesia menjadi tegang. Selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono belum ditangani serius, karena Indonesia tersandera oleh semboyan Zero Enemy, Thousands Friend. Dalam konteks ini Indonesia hampir selalu dimanfaatkan , sehingga kerugianlah yang selama ini dialami.

Kedua, bulan Januari 2015 nanti Masyarakat Ekonomi ASEAN disepakati untuk berjalan secara efektif. Indonesia yang berpenduduk 250 jutaan orang merupakan pasar yang begitu besar buat sesama anggota ASEAN yang lain mau pun bagi negara-negara di luar ASEAN. Pertanyaan mendasar apakah sesungguhya Indonesia sudah siap menerima pemberlakuan MEA 2015 ini, mengingat bahwa daya saing Indonesia  masih lebih rendah dari banyak negara ASEAN lain. Mampukah Indonesia menjadi tuan di tanah sendiri. Suara yang terdenggar cenderung pesimistik.

Ketiga, Indonesia mengirim Tenaga Kerja Indonesia ke berbagai negara di dunia.Banyak kasus yang bisa kita baca penderitaan para TKI yang harus berhadapan dengan masalah hukum di rantau orang. Ada banyak TKI yang sekarang menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia, Arab saudi dan negara-negara lainnya dan selama ini pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri oleh banyak pihak dianggap belum mampu secara penuh melindungi para TKI ini.

Keempat, arus impor barang dari tahun ke tahun bukan makin menurun, namun malahan semakin meningkat. Bebagai produk manufaktur masuk membanjiri Indonesia. Sementara ekspor yang didominasi oleh bahan primer juga menyusut, karena rendahnya permintaan di dunia internasional. Tudingan yang sering muncul Kementrian Luar negeri Indonesia kurang mampu menjalankan fungsi mengimplmentasikan kepentinagn ekonomi dan politik nasional Indonesia.

Kelima, perekonomian Indonesia sangat tergantung pada dinamika perekonomian global. Ini tercermin dengan fluktuasi nilai tukar rupiah dengan mata uang asing  dunia, khususnya US dollar, Euro dan Pound Sterling. Indeks Harga Saham Gabungan pun juga dipengaruhi oleh dinamika portofolio yang keluar dan masuk ke Indonesia.

Keenam, dalam hal perdamaian dunia Indonesia memang memiliki prestasi monumental dalam membantu menyelesaikan konflik-konflik yang pernah terjadi. Namun saat ini oleh sementara orang Indonesia dianggap kurang berhasil menjembatani berbagai konflik yang sedang terjadi diberbagai belahan dunia.

Retno Marsudi tentu tahu permasalahan ini merupakan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Menteri pendahulunya, sementara ini dia juga dituntut oleh presiden baru Joko Widodo untuk mengoperasionalikan visi dan misi presiden ke dalam Program Aksi di Kementrian Luar Negeri. Dalam jangka pendek prioritas mana yang harus dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi agar permasalahan yang ditinggalkan pendahulunya dan visi dan misi presiden baru itu perlu menjadi prioritas?

Prioritas Program

Ada dua macam program yaitu jangka pendek dan menengah yang harus segera dilakukan oleh Retno Marsudi. Program jangka pendek yang harus dilakukan dalam dua atau tiga minggu ke depan ia harus mampu menyelesaikan penataan internal pejabat-pejabat di lingkungan Direktorat dan jajaran di bawahnya. Apakah perlu melakukan rotasi atau bahkan penggantian pejabat-pejabat eselon stu, dua dan tiga. Ini perlu dilakukan karena untuk menyelaraskan keinginan presiden yang teruang dalam visi dan misi memerlukan figur kuat yang mampu diajak berlari dan bekerja keras dalam menjalankan program Kementrian.

Dalam jangka seratus hari Retno perlu menuntaskan eksistensi kedaulatan perbatasan laut dan darat Indonesia dengan negara-negara tetangga. Berkoordinasi dengan Kementrian Pertahanan, TNI dan POLRI Kementrian Luar Negeri perlu bersikap tegas ketika ada negara tetangga yang melakukan pelanggaran kedaulatan. Kasus Pilot Australia beberapa hari yang lalu merupakan salah satu sinyal Indonesia tidak lagi mau berkompromi pada pelanggar kedaulatan. Perjanjian ekstradisi dan Defence Cooperation Agreement (DCA) yang ratifikasinya terhambat karena Singapura menginnginkan dijadikan satu paket. Secara tegas harus ditolak. Perjanjian itu diratifikasi tersendiri dan DCA perlu ditinjau kembali klausul-klausulnya. Perjanjian mengenai TKI dengan Malaysia perlu dikawal lebih tegas supaya TKI tidak lagi dirugikan karena ulah majikan dan pemerintah Malaysia. Soal deportasi para pengungsi yang berlayar ke Australia kemudian di usir ke wilayah perairan Indonesia perlu direspon memadai dengan diplomasi yang lebih kuat serta pengerahan angkatan laut Indonesia untuk menjaga di perbatasan laut Indonesia-Australia.

Dalam waktu seratus hari Retno perlu mereorganisasi kembali kedutaan dan konsulat di luar negeri agar merubah orientasi tugas mereka yang bukan hanya menjadi wakil korps diplomatik semata, namun juga perlu berperan menjadi ujung tombak pemasaran produk-produk Indonesia yang bisa dijual ke luar negeri dan memberi informasi yang akurat kepada para pelaku ekonomi dalam negeri mengenai peluang pasar , terutama non migas yang tujuannya inkonvensional.

Sejak sekarang hingga lima tahun ke depan Retno harus mengusung program implementasi politik luar negeri bebas aktif yang pro visi dan misi Nawa Cita yang digagas oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla. Kapasitas Retno bukan karena dia perempuan atau laki-laki, namun dia diplomat karier dengan segudang pengalaman diyakini akan mampu mengemban tugas berat ini. Retno Marsudi juga diharapkan bisa menjalankan perintah presiden meninggalkan ego sektoral Kementrian dengan berkoordinasi dengan Kementrian dan Lembaga Negara yang lain.Selamat berjuang Retno..engkaulah perempuan diplomat pertama yang mampu menduduki posisi tertinggi di Kementrian Luar Negri Republik Indonesia. Teman-temanmu dan juga rakyat Indonesia berharap banyak kamu mampu.

                                                                                      Purworejo, 28 Oktober 2014