Djoko Sulistyo

Salah satu visi dan misi utama presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai salah satu Poros Maritim Dunia yang harus diperhitungkan. Wujud awal dari visi misi ini adalah dibentuknya Kementerian  Koordinator Kemariman yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo. Kementerian ini membawahi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemeterian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan.

Kalau melihat Kementerian yang dikoordinasi jelas bahwa program koordinasi yang menjadi prioritas tentulah pengembangan sumber daya energi konvensional dan non konvensional yang tersimpan di dasar lautan Indonesia, destinasi wisata bahari yang selama ini belum dikembangkan secara optimal, pengembangan perikanan dan potensi hewan llaut yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan transportasi laut yang selama ini belum menjadi prioritas dari pemerintahan sebelumnya.

Potensi Laut

Indonesia mayoritas terdiri atas perairan laut yang sesungguhnya mengelilingi pulau-pulau besar dan kepulauan yang ada di wilayah kedaulatan Negara KesatuanRepublik Indonesia. Ada 17 ribu daratan pulau dan kepulauan yang menjadi tanggung jawab negara baik dalam hal menjaga kedaulatan, memanfaatkan potensi sumber daya yang terkandung di daratan tersebut. Tidak kalah penting adalah memberi rasa aman kepada penduduknya, memberi kesejahteraan dan kemakmuran dan memberi hak-hak asasi mendasar yang dimiliki oleh warga negara.

Selama ini pemerintahan yang pernah berkuasa mencoba menjalankan amanh tersebut dengan berbagai strategi dan kebijakan. Akan tetapi pemerintah belum juga mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju setingkat dengan negara-negar tetangganya yang jauh lebih kecil wilayah dan potensinya. Salah satusebabnya fokus pemanfaatan potensi lebih besar berfokus pada pemanfaatan kekayaan daratan. Sepuluh tahun terakhir pemerintah memberi ijin pada investor asing untuk mengeksplorasi potensi energi gas dan minyak di lepas pantai di beberapa wilayh Indonesia dan Pertamina sebagai satu-satunya Badan Usaha Negara yang mampu menjadi perusahaan yang investasinya dibidang energi dan gas bisa bersaing dengan asing. Ada beberapa perusahaan swasta dalam negeri seperti Medco yang mampu muncul menjadi pemain.

Joko Widodo melihat potensi yang tersembunyi di lautan sebenarnya luar biasa besar mulai dari ikan, biota laut lainnya, mineral, energi minyak dan gas yang sesungguhnya harus dapat memberi nilai tambah kepada bangsa ini. Lalu lintas di perairan Indonesia selama ini kurang memberi sumbangan pemasukan devisa yang signifikan kepada negara. Pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing kalau dihitung sudah berapa trilyun hasil ikan itu dinikmati oleh bangsa lain. JUga perompakan yang sampai sekarang masih saja terjadi dan seolah pemerintah Idonesia tidak berdaya memberantasnya.

Tantangan yang dihadapi  

Kementerian Koordinator Kemaritiman yang baru dibentuk dalam jangka pendek ini menghadapi tantangan berupa sumber daya manusia yang mendukung kerja Kementerian ini. Presiden menyatakan tidak ada pembangunan gedung Kementrian baru, tidak boleh merekrut sumber daya manusia baru, tapi harus menggunakan sumber daya manusia yang sudah ada di Kemeterian yang terdahulu. Indoyono Soesilo tugas pertamanay harus mernyeleksi orang yang dianggap mampu membantu dia bekerja.Saat ini sedang dia lakukan. Gedung juga masih numpang di BPPT.

Tantangan kedua fungsi koordinasi adalah bagaimana menyelaraskan irama kerja darai berbagai Kemnterian yang dia bawahi. Masing-masing Kemeterian punya gaya kepemimpinan dan gaya kerja yang pasti berbeda. Masing-masing Kementerian punya track record yang berbeda pula. Indroyono Soesilo harus mampu menyelaraskan irama dan gaya kerja yang berbeda ini agar mereka dapat bersama-sama mengoperasionalkan program masing-masing Kementerian menjadi satu tujuan menciptakan Indonesia menjadi poros kemaritiman dunia.

Tantangan ketiga, dalam jangka pendek pemerintah ini punya keterbatasan dalam hal fiskal, sehingga pembiayaan untuk menajalankan program tentu cukup terbatas, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja harus menjadi prinsip dasar kerja menjalankan programnya. Perubahan anggaran 2015 dan kenaikan harga BBM diharapkan akan memberi ruang fiskal yang lebih longgar sehingga manuver-manuver strategis Kementerian Koordinator Kemaritiman bisa menjadi lebih leluasa.

Tantangan keempat,bagaiman dalam waktu cepat nilai tambah potensi sumber daya maritim dapat bersinergi dengan sumber daya didaratan, serta sumber daya manusia dan teknologi dapat segera memacu dari yang tadinya hanya berupa potensi bisa menjadi produk yang aktual menyumbang devisa negara, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Kritik terhadap Kementerian ini

Kementerian ini membawahi Kementerian ESDM, Pariwisata, Perhubungan dan Kelautan dan Perikanan. Padahal untukmenciptakan Indonesia sebagai Poros Kemaritiman memerlukan dukungan berbagai sektor yang justru tidak ada di bawah komando Kemenko ini. Industri kapal dan industri pengolahan sumner daya laut ini tentu memerlukan Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Penelitian sumber daya lautan yang komprehensif mutlak diperlukan sehingga Indonesia punya peta terkini dan ini tentu melibatkan banyak institusi yang bisa dikoordinasi oleh Kemnterian ini.

Di Indonesia memang ada bebrapa perguruan tinggi yang memilikiprgram studi kelautan dan perikanan. Ada beberapa sekolah Pelayaran yang memasok sumber daya manusia yang bekerja di kapal-kapal asing mau pun domestik. Akan tetapi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan saya kira perlu ditingkatkan dengan melakukan sertifikasi terhadap lembaga pendidikan tersebut mau pun sumber daya manusianya.

Budaya bahari hanya hidup di sebagian wilayah pantai di berbagaidaerah. Mereka menjadi pelaut dan nelayang yang punya etos kerja yang banyak diakui luar biasa, namun mereka tidak memperoleh kesjahteraan yang memadaidari hasil kerja tersebut, karena kurangnya infra struktur pendudkungnya. Kementeria Kelautan dan Perikana  sudah mencanamngkan program jangka pendek membangun landasan udar skala kecil yang nanti bisa dimanfaatkan nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan dan pembagunan cold storage di sentar-sentar Tempat Pelelangan Ikan merupakan angin yang lumayan menyegarkan. Aka tetapi iniharus dikaitkan dengan kesiapan pendanaan. Kemnterian Koordinator Kemaritiman perlu memberi dukungan penuh dengan menjembatani kebutuhan para nelayan ini dengan ivestor dan lembaga keuangan.

Sosialisasi terhadap budaya bahari yang pernah dimiliki oleh bangsa ini harus ditumbuhkembangkan kembali melalui pendidikan formal dan nonformal, maka kementerian ini perlu juga menyapa Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah agar bisa menjadi satu bagian dari pembenahan kurikulum pendidikan.

Teraqkhir wilayah maritim ini faktanya sebagian besar justru dihuni oleh penduduk yang tertinggal dari berbagai dimensi kehidupan. Kementerian Koordinator Kemaritiman perlu menyapa kemeterian lain yang bisa diajak dengan cepat menangani persoalan ketertinggalan da kemiskinan yang selam ini mereka derita dan belum pernah bisa terangkat secara signifikan.

Poros Maritim Dunia meripakan maslah besar yang tidak bisa ditangani hanya dengan setengah hati. Dalam jangka satu tahun ke depan wilayah-wilayah yang menjadi obyek dan ranah kemaritiman harus sudah terlihat perubahnnya. Apabila ini tidak terjadi Joko Widodotentu akan dikecam oleh rakyat yang saat ini berharap banyak. Selamat bekerja mas Indoyono Soesilo dan kawan-kawan..rakyat menunggu kerja ..kerja..kerja keras kalian.

                                                                                         Purworejo, 29 Oktober 2014 

Retno Marsudi menjadi perempuan pertama Indonesia yang ditunjuk menjadi Menteri Luar Negei Indonesia. Dia diplomat karier yang menonjol danbanyak diapresiasi oleh pegawai Kementrian Luar Negeri dan sepertinya memperoleh dukungan yang luas di kalangannya.

Menteri Luar Negeri baru ini begitu dilantik menghadapi permasalahan yang sudah dia kenal sebelum dia menjadi Menteri. Logikanya dia tidak memerlukan adaptasi yang butuh waktu lama. Satu dua hari dia melakukan konsolidasi dengan jajaran petinggi Kementrian dan memetakan kembali persoalan-persoalan yang sampai saat ini dihadapi bangsa Indonesia dan yang menjadi tanggung jawab Kementrian Luar Negeri Indonesia.

Selaku orang luar saya mencoba menganalisis peta permasalahan apa yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan menjadi tanggung jawab Kemetrian Luar Negeri. Pertama masalah klasik Indonesia berhubungan secara bilateral dengan negara-negara Malaysia, Singapura, Australia, Timor Leste dan Papua Niugini dalam hal masalah perbatasan dan kedaulatan negara. Masalah batas landas kontinen dengan Malaysia, Singapura dan Australia sampai saat ini masih terus dalam tahap perundingan dan sengketa. Dengan Papua Niugini perbatasan kedua negara menyisakan masalah lalu lintas gerakan separatis Papua Merdeka (OPM). Gerakan ini sering kali melarikan diri ke wilayah Papua Niugini dan suplai logistik dan persenjataan yang dibutuhkan OPM sering kali diduga lewat perbatasan ini. Sementara dengan Timor Leste lalu lintas orang dari wilayah Timor Timur Indonesia ke wilayah Timor Leste dan tentu saja arus barang yang sering kali lewat secara ilegal. Dengan Malaysia juga menyangkut masalah perpindahan barang dan orang yang ada di perbatasan Kalimantan Utara.

Masalah ini sering membuat hubungan antar mereka dengan Indonesia menjadi tegang. Selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono belum ditangani serius, karena Indonesia tersandera oleh semboyan Zero Enemy, Thousands Friend. Dalam konteks ini Indonesia hampir selalu dimanfaatkan , sehingga kerugianlah yang selama ini dialami.

Kedua, bulan Januari 2015 nanti Masyarakat Ekonomi ASEAN disepakati untuk berjalan secara efektif. Indonesia yang berpenduduk 250 jutaan orang merupakan pasar yang begitu besar buat sesama anggota ASEAN yang lain mau pun bagi negara-negara di luar ASEAN. Pertanyaan mendasar apakah sesungguhya Indonesia sudah siap menerima pemberlakuan MEA 2015 ini, mengingat bahwa daya saing Indonesia  masih lebih rendah dari banyak negara ASEAN lain. Mampukah Indonesia menjadi tuan di tanah sendiri. Suara yang terdenggar cenderung pesimistik.

Ketiga, Indonesia mengirim Tenaga Kerja Indonesia ke berbagai negara di dunia.Banyak kasus yang bisa kita baca penderitaan para TKI yang harus berhadapan dengan masalah hukum di rantau orang. Ada banyak TKI yang sekarang menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia, Arab saudi dan negara-negara lainnya dan selama ini pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri oleh banyak pihak dianggap belum mampu secara penuh melindungi para TKI ini.

Keempat, arus impor barang dari tahun ke tahun bukan makin menurun, namun malahan semakin meningkat. Bebagai produk manufaktur masuk membanjiri Indonesia. Sementara ekspor yang didominasi oleh bahan primer juga menyusut, karena rendahnya permintaan di dunia internasional. Tudingan yang sering muncul Kementrian Luar negeri Indonesia kurang mampu menjalankan fungsi mengimplmentasikan kepentinagn ekonomi dan politik nasional Indonesia.

Kelima, perekonomian Indonesia sangat tergantung pada dinamika perekonomian global. Ini tercermin dengan fluktuasi nilai tukar rupiah dengan mata uang asing  dunia, khususnya US dollar, Euro dan Pound Sterling. Indeks Harga Saham Gabungan pun juga dipengaruhi oleh dinamika portofolio yang keluar dan masuk ke Indonesia.

Keenam, dalam hal perdamaian dunia Indonesia memang memiliki prestasi monumental dalam membantu menyelesaikan konflik-konflik yang pernah terjadi. Namun saat ini oleh sementara orang Indonesia dianggap kurang berhasil menjembatani berbagai konflik yang sedang terjadi diberbagai belahan dunia.

Retno Marsudi tentu tahu permasalahan ini merupakan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Menteri pendahulunya, sementara ini dia juga dituntut oleh presiden baru Joko Widodo untuk mengoperasionalikan visi dan misi presiden ke dalam Program Aksi di Kementrian Luar Negeri. Dalam jangka pendek prioritas mana yang harus dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi agar permasalahan yang ditinggalkan pendahulunya dan visi dan misi presiden baru itu perlu menjadi prioritas?

Prioritas Program

Ada dua macam program yaitu jangka pendek dan menengah yang harus segera dilakukan oleh Retno Marsudi. Program jangka pendek yang harus dilakukan dalam dua atau tiga minggu ke depan ia harus mampu menyelesaikan penataan internal pejabat-pejabat di lingkungan Direktorat dan jajaran di bawahnya. Apakah perlu melakukan rotasi atau bahkan penggantian pejabat-pejabat eselon stu, dua dan tiga. Ini perlu dilakukan karena untuk menyelaraskan keinginan presiden yang teruang dalam visi dan misi memerlukan figur kuat yang mampu diajak berlari dan bekerja keras dalam menjalankan program Kementrian.

Dalam jangka seratus hari Retno perlu menuntaskan eksistensi kedaulatan perbatasan laut dan darat Indonesia dengan negara-negara tetangga. Berkoordinasi dengan Kementrian Pertahanan, TNI dan POLRI Kementrian Luar Negeri perlu bersikap tegas ketika ada negara tetangga yang melakukan pelanggaran kedaulatan. Kasus Pilot Australia beberapa hari yang lalu merupakan salah satu sinyal Indonesia tidak lagi mau berkompromi pada pelanggar kedaulatan. Perjanjian ekstradisi dan Defence Cooperation Agreement (DCA) yang ratifikasinya terhambat karena Singapura menginnginkan dijadikan satu paket. Secara tegas harus ditolak. Perjanjian itu diratifikasi tersendiri dan DCA perlu ditinjau kembali klausul-klausulnya. Perjanjian mengenai TKI dengan Malaysia perlu dikawal lebih tegas supaya TKI tidak lagi dirugikan karena ulah majikan dan pemerintah Malaysia. Soal deportasi para pengungsi yang berlayar ke Australia kemudian di usir ke wilayah perairan Indonesia perlu direspon memadai dengan diplomasi yang lebih kuat serta pengerahan angkatan laut Indonesia untuk menjaga di perbatasan laut Indonesia-Australia.

Dalam waktu seratus hari Retno perlu mereorganisasi kembali kedutaan dan konsulat di luar negeri agar merubah orientasi tugas mereka yang bukan hanya menjadi wakil korps diplomatik semata, namun juga perlu berperan menjadi ujung tombak pemasaran produk-produk Indonesia yang bisa dijual ke luar negeri dan memberi informasi yang akurat kepada para pelaku ekonomi dalam negeri mengenai peluang pasar , terutama non migas yang tujuannya inkonvensional.

Sejak sekarang hingga lima tahun ke depan Retno harus mengusung program implementasi politik luar negeri bebas aktif yang pro visi dan misi Nawa Cita yang digagas oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla. Kapasitas Retno bukan karena dia perempuan atau laki-laki, namun dia diplomat karier dengan segudang pengalaman diyakini akan mampu mengemban tugas berat ini. Retno Marsudi juga diharapkan bisa menjalankan perintah presiden meninggalkan ego sektoral Kementrian dengan berkoordinasi dengan Kementrian dan Lembaga Negara yang lain.Selamat berjuang Retno..engkaulah perempuan diplomat pertama yang mampu menduduki posisi tertinggi di Kementrian Luar Negri Republik Indonesia. Teman-temanmu dan juga rakyat Indonesia berharap banyak kamu mampu.

                                                                                      Purworejo, 28 Oktober 2014

Akhirnya jam 17.15an  hari MInggu tanggal 26 Oktober 2014 Joko Widodo mengumumkan susunan kabinetnya dan dia memberi nama Kabinet Kerja. Kabinet ini terdiri atas 34 Menteri yang terdiri atas orang-orang Profesional dan orang-orang dari Partai Politik. Dari 34 Menteri ada 8 perempuan yang dipercaya oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla menduduki posis Menteri. Berarti hampir 25 % perempuan masuk ke dalam jajaran Kabinet Kerja. Ini menunjukkan bahwa presiden percaya para perempuan ini mampu menjadi motor dari kerja..kerja..kerja yang dikatakan berkalikali oleh Joko Widodo.

Perempuan-perempuan tersebut ada yang hanya lulus SMP, tapi juga ada yang menempuh pendidikan sampai S3. Joko Widodo membuktikan pada publik bahwa dia memilih orang bukan karena prestasi belajarnya, namun yang dia pertimbangkan adalah prestasi kerja yang selama ini telah diraih oleh para perempuan tersebut. Meskipun ada yang meragukan tolak ukur tersebut, seperti misal Puan Maharani bisa terpilih karena dia anak Megawati yang menjadi ibu ideologisnya Joko Widodo. Waktulah nanti yang akan membuktikan.

Kerja memberi asosiasi kepada kita bahwa orang yang bekerja itu dalam mempergunakan waktunya dipergunakan secara serius, terarah dan mampu memenuhi target tertentu yang digariskan oleh dirinya atau manajemen tempat dia bekerja. Ukuran keberhasilan seseorang dalam bekerja antara lain dia dianggap berhasil kalau proses bekerjanya efisien dan hasil kerjanya efektif. oleh karena itu dalam menilai proses bekerja pasti menganut sistem yang digariskan sejak perencanaan sampai kemudian menghasilkan out put dan out come. Sementara hasil kerja dilihat pada hasil yang diperoleh secara tangibel dan intangibel.

Kabinet ini baru mau dilantik hari ini, sehingga menilai proses dan hasil kerja para Menteri sekarang merupakan hal yang tidak adil. Prestasi kerja mereka baru bisa dinilai setelah mereka dilantik. Akan tetapi ada prinsip-prinsip yang saya kira layak untuk dicermati dalam menilai proses dan hasil kerja para Menteri ini. Pertama begitu dilantik publik harus tahu blue print apa yang disodorkan para Menteri tersebut kepada Presidennya. Publik bisa menilai dengan membandingkan Program Nawa Cita Presiden dengan blue print Menteri yang bersangkutan. Kedua, publik bisa melihat sepak terjang dan cara kerja para Menteri tersebut selepas dilantik. Ketika dia diumumkan menjadi Menteri sebagian besar Menteri tersebut datang di halaman Istana Negara dengan berlari kecil atau jalan cepat. Ini bisa dibaca sebagai simbol ada keinginan besar dari presiden untuk segera bekerja keras melaksakan program-program yang akan dan telah diluncurkan. Ketiga, publik akan bisa memperkirakan kinerja para Menteri itu dalam berapa lama dia melakukan penunjukan pejabat-pejabat penting yang akan membantu pekerjaan para Menteri tersebut. Artinya kecepatan menata jajaran birokrasi bisa menjadi indikator Menteri tersebut mampu bekerja keras atau tidak. Keempat, publik bisa melihat dinamika yang terjadi di Kementrian tersebt setelah pelantikan para pejabat strategisnya. Adakah respon positif atau negatif yang terjadi ketika seseorang dilantik menjadi pejabat.Kementrian. Kelima , ke4dekatan Menteri tersebut dengan media mau pun masyarakat juga bisa digunakan sebagai indikator kinerja para Menteri. keenam, suara yang ada di Parleman, KPK dan PPATK juga bisa jadi indikator penilaian kinerja seorang Menteri. Ketujuh, suara yang ada di opini publik juga salah satu ukuran keberhasilan Menteri tersebut bekerja dengan baik secara proses mau pun hasilnya.

Marilah kita sambut dan ucapkan terima kasih pada para Menteri yang telah berani mengambil resiko menjalankan amanah yang ditugaskan oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.Semoga mereka amanah dan tak tergiur dengan godaan yang dapat membuat mereka mementingkan diri sendiri dan kelompoknya atau dalam bahasa hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain. Selamat bekerja Kabinet Kerja dan kami menunggu anda untuk mengejar Indonesia Hebat dan Bermartabat.

                                                                                           Purworejo, 27 Oktober 2014

Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan serius seperti korupsi, perkelahian antar kampung, pelecehan dan kekerasan di kalangan anak dan remaja, terorisme, radikalisme dan pergesekan antar ummat beragam yang berujung pada tindak kekerasan.

Saya jadi teringat Soekarno presiden Republik Indonesia yang pertama pernah pidato di Sidang  Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menyatakan bahwa Indonesia yang semula bangsa yang pernah terjajah telah mampu menjadi bangsa yang merdeka dan mampu berdiri sama tegak dengan bangsa lain karena Indonesia telah mampu membangun karakter  manusia Indonesia sebagai bagian dari Pembangunan Nasional. Indonesia telah mampu menyelenggarakan Konperensi Asia Afrika pada tahun 1955 juga mampu menjadi salah satu penggagas dan pendiri Gerakan Non Blok.

Semua ini karena bangsa Indonesia membangun karakter dirinya dari pengembangan pelajaran Budi Pekerti dari sekolah Dasar hingga menengah dan membangun kesadaran Bhineka Tunggal IKa.

Sekarang mengapa Indonesia menjadi seperti sekarang ini, karena Indonesia telah meninggalkan pelajaran Budi Pekerti sejak Orde Baru berkuasa dengan mengganti menjadi pelajaran agama dan Pancasila. Agama dan Pancasila tidak salah, namun metode pembelajaran dari dua materi tersebutlah yang salah. Agama diajarkan hanya sebagai pengetahuan bukan ajaran Budi Pekerti yang bisa dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dijadikan materi indoktrinasi dalam kehidupan bernegara, namun tidak mampu memberi arti bagi perilaku manusia Indonesia dalam kesehariannya. Justru yang terjadi adalah berkembangnya budaya hedonisme, pragmatisme da sekularisme yang semakin menonjol.

Dalam kurun waktu 30 tahun Indonesia mengejar ketertinggalan ekonomi dengan mengundang liberialisme dan neo liberalisme sebagai solusinya. yaitu membanjirnya modal asing yang kemudian menjadi agen modernisasi gaya Barat. Sementara secara politik pemerintahan Orde Baru membangun sistem politik represif dengan menggunakan Pancasila sebagai jargo da ideologi tunggal.

Sadar atau tidak yang terjadi sampai sekarang yang tumbuh dan berkembang dari individu dan bangsa ini adalah perilaku-perilaku distortif seperti keinginan untuk cepat kaya , cepat memperoleh kedudukan dan kekuasaan. perilaku ini tercermin dengan merebaknya ijazah palsu diberbagai tingkat jenjang pendidikan yang dilakukan oleh berbagai kalangan maqsyarakat. Untuk cepat memperoleh kekayaan dan kedudukan serta kekuasan pun kemudian tumbuh pesat budaya suap menyuap.

Ketika reformasi bergulir dan Orde Baru pun tumbang kondisi masyarakat kita ternyata tidak berubah signifika, namun justru korupsi skla besar, suap menyuap meluas diberbagai kalangan termasuk pemerintahan, legislatif mau pun eksekutif.

Susilo Bambang Yudoyono berkuasa selama 10 tahun berusaha keras mengatasi erbagai masalah ini denga berbagai car seperti perubahan kurikulum pembelajaran di sekolah dasar, menengah dan tinggi dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata belum mampu juga memberantas perilaku-perilaku distortif seperti disebut di atas.

Kini Joko Widodo terpilih menjadi presiden..banyak harapan muncul dengan slogan Revolusi Mental dan Program Nawa Cita indonesia akan mampu berkembang menjadi bangsa yang kuat dan berbartabat sehingga menjadi Indonesia Hebat.

Pertanyaan mendasar yang muncul di benak ini, mampukah Jokowidodo dan JUsuf Kalla mampu membongkar semua keburukan yang saat ini sedang dialami oleh bangsa ini? Jawabannya bervariasi mulai dari yang pesimistis sampai yang berkeyakinan optimistis. Mereka yang pesimis menganggap JOkowi dari segipengalaman jauh dibanding dari pendahulunya. Sementara yang optimis melihat dukungan rakyat memberi energi besar bagi Joko Widodo untuk mampu mengubah bangsa ini ke arah yanhg lebih maju dan bermartabat.

Kunci utama sebagai modalitas untuk itu adalah Pembangunan Karakter dan pembangunan Kebangsaan harus menjadi pedoman dan prinsip dasar. Revolusi Mental yang digagas JOko Widodo akan berhasil apabila komponen bangsa ini sepakat untuk secara konsisten mau menjalankan Revolusi Mental ini.KUrikulum Pendididakn Dasar dan Menegah tahun 2013 sampai saat ini malah menjadi kontroversi. Oleh karena itu soal ini bisa menjadi entri point awal buat presiden. Kita akan lihat nanti siapa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditunjuk oleh Joko Widodo. Syarat mutlak Menteri ini harus memiliki karakter kuat dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Keberanian untuk menyempurnakan dan mengubah kurikulum 2013 ini hanya akan dapat dilakukan oleh Menteri yang punya karakter kuatdan visi kebangsaan yang kuat pula. 

Pembangunan karakter bangsa macam apa yang perlu dikembangkan dan ditumbuhkan oleh pemerintahan baru ini? Pertama pendidikan Budi Pekerti harus masuk dalam kurikulum secara lebih tegas dan operasionalisasinya harus jelas. Budi Pekerti mengajarkan soal kesantunan. kejujuran , disiplin kerja, perasaan empati terhadap orang lain dalam bingkai bangsa yang multi kultural dan tentu saja juga wasana kebangsaan yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. MOdel-model pembelajaran dan pendidikan yang pernah dilakukan selama ini terbukti telah gagal menciptakan generasi anak Indonesia yang ulet, pejuang, jujur dan punya perasan nasionalisme yang baik.

Oleh karena itu pemerintah baru perlu mencari terobosan baru dengan metode dan model yang mampu mengoperasionalkan konsep Character Building and Nation Building yang nantinya menghasilkan generasi baru hasil didikan dari Revolusi Mental yang digagas pemerintahan baru ini. Semoga seluruh elemen bangsa ini seia dan sekata demi terwujudnya Bangsa Indonesia yang KUat dan Bermartabat.

Menarik saran mbak Nurul Fariati ketika saya nanti masuk masa pension. Saya disarankan untuk mendirikan sebuah Padepokan Ilmu Politik. Rumpun ilmu yang saya pelajari memang bisa dimasukkan dalam lingkup Ilmu Politik. Akan tetapi semenjak saya belajar Ilmu HUbungan Internasional, saya meyakini bahwa Ilmu HUbungan Internasional merupakan rumpun ilmu yang teroisah dari Ilmu Politik, meskipun ilmu politik memiliki kaitan erat dengan ilmu Hubungan Internasional yang selama ini saya pelajari.


Ketika saya mengambil S2 di Universitas Gadjah Mada cabang Ilmu Hubungan Internasional untuk tingkat S2 juga belum ada, sehingga saya belajar S2 di Ilmu Politik. Sekembalinya belajar di UGM saya masuk lagi di Jurusan HUbungan Internasional yang sekarang menjadi Departemen Hubungan Internasional. Saya pun kemudian mengajar kembali mata ajaran- mata ajaran yang berkaitan dengan Ilmu Hubungan Internasional bukan Ilmu Politik. Saya kembalimengajar MBP Eropa, MBP Timur Tengah dan Analisis Hubungan Internasional dan yang paling akhir mengajar Studi Strategis Indonesia yang banyak berkaitan dengan permasalahan-permasalahan domestic Indonesia.

Mata ajaran yang terakhir ini sepertinya menuntun saya kembali berhadapan dengan Ilmu Politik dalam artian saya membahas berbagai dimensi makro persoalan strategis domestic Indonesia, namun tidak secara langsung berbicara tentang Ilmu Politik.

Mbak Nurul Fariati menyentak pemikiran saya dan mungkin juga kesadaran saya bahwa permasalahan politik Indonesia kontemporer menjadi lahan menarik yang tak kalah penting dengan studi Hubungan Internasional yangselama iniakrab saya geluti. Mungkin dengan cara ini di sisa hidup saya yang mungkin tinggalspendek galah saya bisa member arti dan manfaat buat bangsa dan negara saya dengan cara yang mungkin sangat sederhana. Padepokan Politik mungkin lebih tepat bukan Padepokan Ilmu Politik. Secara keilmuan teman-teman di Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga dn dari Universitas lain di Indonesia sudah banyak yang mumpuni dan saya harus belajar kepada mereka. Dengan berpedoman meskipun hanya berbekal satu ayat yang saya kuasai agama saya Islam memerintahkan untuk menyebarkannya..Naah hanya dengan sedikit ilmu yang pernah saya pelajari dan yang kemudian saya tinggal cukup lama mendirikan Padepokan Politik perlu saya mulai dengan lewat blog seperti yang disarankan mantan mahasiswa saya mbak Resti. Dari sinilah saya berharap mulai sekarang sampai nanti saya benar-benar pension masih ada kegitan bermanfaat bagi banyak orang Indonesia melalui Padepokan Politik ini. Semoga Allah SWT member petunjuk dan RidhaNYa dan media ini bisa menjadi ajang pencerahan buat diri saya sendiri mau pun banyak orang.

Hubungan Internasional juga lebih dari 30 tahun akrab dengan kehidupan saya. Oleh Karena itu dalam masa pensiun nanti pun rupanya masalah-masalah di dunia internasional juga akan sulit untuk saya tinggalkan. Dengan demikian Padepokan Politik dan HUbungan Internasional mungkin merupakan media yang bisa memberi saya tempat untuk mengaktualisasi diri dan memberi berbagai sumbangan yang bermanfaat buat siapa saja yang membaca blog ini.

Sungguh dengan senang hati saya akan bersedia menerima siapa saja yang bersedia bersama saya mengisi waktu yang bermanfaat apalagi setelah saya benar-benar pensiun..nggak ada rasa sepi meskipun hanya melalui dialog secara maya.


Purworejo, 25 Oktober 2014